PEMERINTAH menegaskan komitmennya untuk memperluas inklusi keuangan nasional melalui percepatan kepemilikan rekening perbankan bagi masyarakat. Berdasarkan data terbaru, tercatat ada sekitar 74 juta penduduk yang belum memiliki akses rekening bank resmi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, kebijakan strategis ini dirancang agar kepemilikan rekening perbankan dapat merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
“Tadi disampaikan oleh Pak Menteri Dalam Negeri, dengan data dari Dukcapil dan data yang dipadupadankan, ini kelihatan dari penduduk yang berusia 17 tahun dan belum mempunyai rekening itu sekitar 74 juta,” ujar Airlangga dalam acara Festival Ekonomi dan Keuangan Digital (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) di Jakarta, Kamis (24/9).
Airlangga merinci, jika pemerintah mengalokasikan stimulus awal sebesar Rp50 ribu per akun untuk setiap warga, maka total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp3,8 triliun. Rencana besar ini juga akan segera dibahas bersama Presiden RI Prabowo Subianto guna mendorong budaya transaksi nontunai di masyarakat.
“Nanti dari Komisi XI juga bisa mendorong. Karena Bapak Presiden minta mereka yang berusia 17 tahun, selain mendapatkan KTP, tetapi juga mempunyai rekening melalui BRI maupun BSI, terutama teman-teman yang di Aceh itu menggunakan BSI,” tambahnya.
Integrasi Digital ID dan Face Recognition Dukcapil
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memaparkan bahwa pihaknya terus memperkuat infrastruktur teknologi informasi (TI) di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Penguatan ini difokuskan untuk mendukung ekosistem digitalisasi keuangan nasional.
Salah satu inovasi utama yang didorong adalah penggunaan identitas digital untuk proses know your customer (KYC) di sektor perbankan. Verifikasi nasabah kini tidak lagi memerlukan fotokopi KTP manual, melainkan beralih menggunakan teknologi face recognition berbasis biometrik.
“Sehingga digital identity dari e-KTP Dukcapil sangat bermanfaat dalam rangka untuk pengembangan financial digitalization, digitalisasi bidang keuangan,” tegas Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa teknologi pengenalan wajah ini sudah diuji coba di Kabupaten Banyuwangi. Hasil evaluasi menunjukkan efektivitas tinggi dalam pemetaan data bantuan sosial.
“Kita sudah kembangkan ke 43 daerah percontohan lainnya dan target sampai dengan akhir tahun ini lebih kurang 200-an daerah kabupaten/kota yang kita akan melakukan validasi menggunakan sistem Dukcapil yang digabung dengan kementerian/lembaga,” jelasnya.
Strategi Akselerasi Rekening 17 Tahun ke Atas
Pemerintah mencatat bahwa saat ini sudah ada sekitar 170 juta penduduk Indonesia yang memiliki rekening bank, berdasarkan data dari perbankan dan Danantara. Dengan memanfaatkan basis data Dukcapil yang mencakup 98% penduduk, termasuk rekaman wajah, sidik jari, dan retina pemerintah dapat melakukan pencocokan data secara presisi (by name by address).
Melalui integrasi data kependudukan dan perbankan ini, pemetaan target sasaran dapat dilakukan secara spesifik hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, hingga pedesaan.
“Nah, inilah yang menjadi target dari upaya kita untuk membuat mereka untuk memiliki rekening, sehingga keuangan kita tidak lagi eksklusif, tapi inklusif yang bisa menyentuh seluruh masyarakat Indonesia, terutama yang 17 tahun ke atas,” pungkas Tito. (Ant/E-4)