ADA logika sederhana yang tampaknya luput dari kalkulasi Teheran: semakin keras sebuah negara mempertahankan posisi kaku dalam negosiasi, semakin besar pula tekanan yang ia ciptakan bagi negara lain untuk terlibat. Iran kini menghadapi konsekuensi dari strategi tersebut. Gangguan terhadap Selat Hormuz tidak sedang menghasilkan kemenangan diplomatik atas Washington, tetapi justru mendorong negara lain menghitung ulang kepentingan mereka dan mempertimbangkan keterlibatan.
Korea Selatan adalah contoh paling nyata. Seoul kini meninjau berbagai opsi untuk mendukung kebebasan navigasi di Hormuz, termasuk kemungkinan kontribusi militer. Laporan mengenai opsi yang dipertimbangkan mencakup pesawat patroli maritim, satuan penjinak ranjau atau bahan peledak, serta kapal pendukung logistik. Pembahasan juga melibatkan koordinasi dengan Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Namun, penting ditegaskan, belum ada keputusan final. Pengerahan tersebut masih memerlukan proses hukum dan politik domestik, termasuk persetujuan parlemen.
Justru ketidakpastian itulah yang menarik. Seoul sebelumnya sangat berhati-hati untuk tidak terseret ke dalam konflik yang berada jauh dari Semenanjung Korea. Jika kini opsi pengerahan mulai dibahas secara serius, penyebabnya tidak semata-mata tekanan Amerika Serikat. Korea Selatan memiliki kepentingan langsung terhadap kelancaran Hormuz. Lebih dari 60% impor minyak mentahnya berkaitan dengan jalur tersebut. Ketika kebebasan navigasi terganggu, persoalannya berubah dari konflik geopolitik yang jauh menjadi persoalan keamanan energi nasional.
KEKELIRUAN STRATEGIS IRAN
Di sinilah kekeliruan strategis Iran terlihat. Gangguan terhadap Hormuz mungkin dimaksudkan sebagai alat untuk meningkatkan biaya ekonomi bagi lawan dan menekan Washington agar membuat konsesi. Namun, strategi semacam itu memiliki efek samping yang sulit dikendalikan. Semakin lama jalur tersebut terganggu, semakin banyak negara yang merasa bahwa mereka tidak dapat hanya menjadi penonton. Negara-negara yang bergantung pada energi dan perdagangan melalui Hormuz memiliki insentif untuk membantu memastikan jalur itu tetap terbuka.
Konsekuensinya, konflik yang semula dapat dipersepsikan sebagai pertarungan bilateral AS-Iran berpotensi berubah menjadi persoalan keamanan internasional yang lebih luas. Bukan berarti setiap negara yang terlibat otomatis menjadi musuh Iran atau bergabung dalam satu koalisi militer. Justru di sinilah kalkulasinya menjadi lebih rumit. Negara-negara dapat hadir dengan alasan yang berbeda: melindungi kapal dagang, mengamankan pasokan energi, membantu operasi penjinakan ranjau, atau mempertahankan prinsip kebebasan navigasi.
Masalahnya, keputusan seperti ini tidak harus lahir dari solidaritas terhadap Washington semata. Negara-negara tersebut dapat bertindak karena kepentingan nasional. Semakin banyak negara mengambil posisi berdasarkan kepentingannya masing-masing, semakin sulit bagi Iran mengendalikan arah eskalasi. Apa yang semula dipakai sebagai instrumen tawar-menawar dapat berubah menjadi titik temu kepentingan negara-negara yang sebelumnya tidak memiliki alasan untuk terlibat dalam konflik. Dalam kondisi seperti itu, ruang diplomasi Iran justru dapat semakin menyempit, sementara biaya untuk mempertahankan posisi keras terus meningkat.
Bagi Teheran, perbedaan motif tersebut tidak selalu menguntungkan. Iran mungkin mampu mengelola tekanan dari satu kekuatan besar, tetapi jauh lebih sulit menghadapi semakin banyak aktor yang memiliki kepentingan sendiri untuk menjaga Hormuz. Setiap aktor baru menambah kapasitas, legitimasi, dan tekanan diplomatik yang harus diperhitungkan Iran.
PARADOKS STRATEGI ESKALASI
Fenomena ini dapat dibaca melalui konsep masalah barang publik dalam hubungan internasional. Kebebasan navigasi di jalur strategis seperti Hormuz memiliki karakter sebagai kepentingan bersama. Negara dapat menikmati manfaat jalur yang aman tanpa harus menjadi pihak yang pertama kali membayar biaya untuk menjaganya. Namun, ketika ancaman berlangsung lama dan kepentingan nasional mulai terdampak langsung, insentif untuk berbagi beban meningkat. Negara yang sebelumnya memilih menunggu dapat terdorong ikut bertindak.
Karena itu, Iran menghadapi paradoks strategi eskalasi. Tekanan yang dimaksudkan untuk memaksa lawan berkompromi justru dapat menciptakan alasan bagi lebih banyak negara untuk masuk. Semakin tinggi biaya yang ditimbulkan bagi perdagangan dan energi global, semakin besar pula alasan negara lain untuk mengambil bagian dalam menjaga jalur tersebut.
Bagi Indonesia, perkembangan ini patut dicermati. Indonesia mungkin tidak memiliki kepentingan militer langsung di Hormuz. Akan tetapi, sebagai negara yang bergantung pada stabilitas perdagangan dan energi global, pelebaran konflik akan membawa konsekuensi ekonomi dan diplomatik. Yang lebih penting, perkembangan Korea Selatan menunjukkan bahwa konflik di Hormuz tidak lagi hanya soal siapa yang menang antara Washington dan Teheran.
Pengerahan Seoul memang belum final. Namun, arah perdebatan strategisnya sudah berubah. Iran mungkin bermaksud menggunakan Hormuz untuk mempersempit ruang gerak lawan. Ironisnya, semakin lama selat itu terganggu, semakin banyak negara yang memperoleh alasan untuk hadir. Dalam politik internasional, tekanan yang berlebihan dapat menghasilkan efek yang berlawanan: bukan membuat lawan mundur, melainkan membuat lebih banyak pihak bergerak mendekat. Semakin Teheran menolak bergerak dari posisinya, semakin cepat pula dunia bergerak mengelilinginya.