PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) terus memperkuat upaya penanganan sampah melalui pengembangan teknologi Solid Recovered Fuel (SRF) di kawasan Gedebage.
Teknologi tersebut menjadi salah satu solusi strategis untuk mengurangi timbulan sampah sekaligus menghasilkan energi alternatif. Ini disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Plaza Balai Kota Bandung, Senin (21/9).
Farhan mengungkapkan, pengembangan fasilitas SRF di Gedebage tengah disiapkan melalui kolaborasi dengan sejumlah pihak, di antaranya pemerintah pusat, Danantara, PLN, dan Pertamina.
Teknologi SRF memungkinkan sampah diolah menjadi bahan bakar alternatif berbentuk arang yang dapat dimanfaatkan oleh sektor industri maupun pembangkit listrik.
“Pada prinsipnya SRF adalah pengolahan sampah yang menghasilkan arang sebagai sumber energi alternatif yang bisa dimanfaatkan oleh industri maupun PLN,” paparnya.
Farhan menyebut, fasilitas tersebut dirancang memiliki kapasitas pengolahan sekitar 300 ton sampah per hari. Kehadiran teknologi ini dapat membantu mengurangi beban pengangkutan sampah ke tempat pemrosesan akhir sekaligus meningkatkan nilai ekonomi dari sampah yang selama ini dianggap sebagai limbah.
“Terobosan tersebut penting mengingat persoalan sampah masih menjadi salah satu tantangan utama perkotaan, termasuk di Kota Bandung,” tuturnya.
Karena itu, Farhan meminta seluruh camat dan lurah untuk ikut memantau perkembangan proyek tersebut. Menurutnya, dukungan kewilayahan menjadi faktor penting dalam memastikan program berjalan lancar dan diterima masyarakat sekitar.
“Kalau ini berhasil, akan kita kembangkan di seluruh enam satuan wilayah kerja Kota Bandung. Karena itu para camat dan lurah harus ikut memperhatikan proses perkembangannya,” ungkapnya.
Antisipasi Musim Penghujan
Sementara itu menghadapi musim hujan, Farhan meminta perangkat daerah dan Kewilayahan perkuat kesiapsiagaan bencana. Musim hujan menjadi salah satu tantangan yang harus diantisipasi sejak dini mengingat potensi terjadinya banjir, genangan, longsor, maupun berbagai gangguan layanan publik lainnya.
“Saya telah meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan perangkat daerah terkait untuk menyiapkan konsep kesiapsiagaan menghadapi musim penghujan. Konsep tersebut mencakup langkah-langkah mitigasi risiko, koordinasi lintas sektor, serta kesiapan personel dan sarana pendukung di lapangan,” terangnya.
Farhan menambahkan, kesiapsiagaan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPBD, tetapi juga seluruh perangkat daerah dan unsur kewilayahan hingga tingkat kelurahan. Para camat dan lurah memiliki peran penting dalam memetakan potensi kerawanan di wilayah masing-masing serta memastikan langkah antisipasi dilakukan sebelum terjadi bencana. (AN/E-4)