AMERIKA Serikat (AS) dilaporkan kembali menolak memberikan visa masuk kepada Presiden Palestina Mahmoud Abbas untuk menghadiri Sidang Umum PBB di New York yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Langkah ini menandai tahun kedua berturut-turut pemimpin Palestina tersebut dilarang menginjakkan kaki di markas besar PBB.
Menurut laporan dua sumber Palestina kepada BBC, keputusan ini diambil setelah AS menyatakan perluasan sanksi visa terhadap pejabat Palestina. Meski tidak menyebut nama Abbas secara eksplisit, Washington menuduh para pejabat tersebut gagal memenuhi komitmen dalam proses perdamaian.
Tuduhan Glorifikasi Terorisme
Sanksi ini merupakan kelanjutan dari kebijakan yang dimulai pada Agustus tahun lalu, yaitu 80 pejabat Palestina dilarang masuk untuk menghadiri pertemuan tahunan PBB. Dalam pernyataan resminya, AS menuduh Otoritas Palestina (PA) dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) melakukan glorifikasi terorisme dan berupaya melakukan internasionalisasi terhadap konflik Israel-Palestina.
Padahal, berdasarkan Perjanjian Markas Besar PBB, AS secara hukum diwajibkan untuk memberikan akses bagi diplomat asing ke markas PBB di New York. Namun, Washington bersikeras memiliki wewenang untuk menolak visa berdasarkan alasan keamanan, ekstremisme, dan kepentingan kebijakan luar negeri.
Pihak Palestina sebelumnya mengecam langkah ini sebagai pelanggaran nyata terhadap hukum internasional. Pada sidang tahun lalu, Abbas terpaksa menyampaikan pidatonya melalui rekaman video. Sebanyak 193 negara anggota PBB dijadwalkan akan melakukan pemungutan suara pada Kamis (17/9) untuk menentukan apakah Abbas diizinkan kembali berpidato via video tahun ini.
Konteks Krisis Kemanusiaan di Gaza
Penolakan visa itu terjadi di tengah situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza. PBB terus memperingatkan kondisi yang mengerikan bagi warga sipil meskipun ada upaya gencatan senjata. Serangan udara Israel dilaporkan masih terus menghantam wilayah padat penduduk.
Pada Selasa (15/9), serangan udara Israel menewaskan sedikitnya lima warga Palestina, termasuk dua anak-anak dan seorang komandan Hamas. Selain itu, lembaga bantuan Medical Aid for Palestinians melaporkan seorang pasien tewas akibat serangan drone Israel di pusat kesehatan di Jabalia, Gaza Utara.
- Korban tewas di Gaza telah melampaui 73.790 jiwa sejak perang pecah pada 7 Oktober 2023.
- Sekitar 75% dari 193 negara anggota PBB telah mengakui negara Palestina.
- AS tetap menjadi satu-satunya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang belum mengakui kedaulatan Palestina.
Hingga saat ini, Otoritas Palestina belum memberikan tanggapan resmi terbaru mengenai penolakan visa tersebut. Ketegangan diplomatik ini diprediksi akan menjadi sorotan utama dalam pertemuan para pemimpin dunia di New York pekan depan. (BBC/I-2)