![\"KPK](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/800x467\/news\/2024\/07\/db37758cbeb2766898c6888eb3b73873.jpg\")
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK<\/a>) mengadukan temuan pungutan liar (pungli<\/a>) di sejumlah tempat wisata di Raja Ampat<\/a> ke Kemenko Polhukam yang mencapai Rp18,25 miliar dalam setahun.<\/p>\n \u201cInformasi yang kami dapatkan dari teman-teman korsup (koordinasi supervisi) itu sudah didorong ke Pemda setempat untuk dilaporkan ke Tim Saber Pungli yang Kemenko Polhukam, satgas bersih pungutan liar,\u201d kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu (13\/7).\n<\/p>\n Tessa menjelaskan pihaknya tidak bisa memproses hukum pelaku pungli karena tidak menyeret pejabat. Tapi, kata dia, KPK bisa mengoordinasikan temuan yang termasuk tindakan korupsi itu ke instansi lainnya untuk ditindaklanjuti. <\/p>\n Baca juga :\u00a0Pengelolaan Pelabuhan Waisai, Raja Ampat, Diminta KPK Diserahkan ke Pusat<\/a><\/strong>\n<\/p>\n \u201cInformasinya sudah didorong untuk dilaporkan ke sana (Kemenko Polhukam). Sampai dengan saat ini tidak ditangani di KPK,\u201d ucap Tessa.\n<\/p>\n Sebelumnya, KPK mengendus adanya pungutan liar (pungli) dalam kedatangan kapal wisatawan di Raja Ampat, Papua Barat. Uang panas yang diterima sejumlah oknum bahkan menyentuh belasan miliar rupiah per tahun.\n<\/p>\n \u201cDi wilayah Wayak (salah satu daerah di Raja Ampat) sendiri, minimal ada 50 kapal datang, sehingga potensi pendapatan dari pungutan liar ini mencapai Rp50 juta per hari dan Rp18,25 miliar per tahun,\u201d kata Kepala Satgas Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) KPK Wilayah V Dian Patria melalui keterangan tertulis, Rabu, 10 Juli 2024. <\/p>\n