![\"KPK](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/800x467\/news\/2024\/07\/22e4b0de673682161c85eb40204a397d.jpg\")
KOMISI Pemberantasan Korupsi<\/a> (KPK<\/a>) belum bisa menyita uang Rp6 miliar terkait kasus dugaan rasuah pengerjaan retrofit sistem sootblowing PLTU Bukit Asam PT PLN (Persero) unit induk pembangkitan Sumatra bagian selatan pada 2017 sampai 2022. Pasalnya dana itu tidak diserahkan ke rekening penampungan Lembaga Antirasuah oleh pejabat PT PLN yang menerimanya.<\/p>\n \u201cUang Rp6 miliar itu uang gratifikasi<\/a> yang nanti akan dilakukan penyitaan dari PLN. Karena pengembaliannya itu ternyata disetor ke rekening PLN dan sudah dialihkan ke rekening penampungan KPK,\u201d kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto<\/a> di Jakarta, Sabtu (13\/7).\n<\/p>\n Duit gratifikasi itu diterima oleh Manajer Enjiniring pada PT PLN (Persero) UIK SBS Budi Widi Asmoro yang juga berstatus sebagai tersangka dalam kasus ini. Dalam kasus korupsinya, dia menerima Rp750 juta, tapi mengantongi gratifikasi Rp6 miliar. <\/p>\n Baca juga :\u00a0KPK Ungkap Modus Gratifikasi dan Pencucian Uang Rita Widyasari<\/a><\/strong>\n<\/p>\n Dana itu sejatinya sudah diserahkan PT PLN (Persero) kepada KPK. Tapi, perusahaan listrik itu belum menghadirkan pihak yang berwenang menyetujui penyitaan uangnya.\n<\/p>\n \u201cJadi, akan dilakukan penyitaan melalui pegawai PLN yang memang berwenang untuk terkait keuangan itu ya,\u201d ujar Tessa.\n<\/p>\n Sebelumnya, KPK menyebut ada 12 pegawai PT PLN (Persero) yang kecipratan uang panas dalam kasus ini. Pendalaman aliran dana kini masih dilakukan penyidik. <\/p>\n