{"id":91951,"date":"2026-08-23T12:32:53","date_gmt":"2026-08-23T05:32:53","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/23\/danantara-butuh-payung-hukum-untuk-jalankan-pengawasan-ekspor-sda\/"},"modified":"2026-08-23T12:32:53","modified_gmt":"2026-08-23T05:32:53","slug":"danantara-butuh-payung-hukum-untuk-jalankan-pengawasan-ekspor-sda","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/23\/danantara-butuh-payung-hukum-untuk-jalankan-pengawasan-ekspor-sda\/","title":{"rendered":"Danantara Butuh Payung Hukum untuk Jalankan Pengawasan Ekspor SDA"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Danantara
ilustrasi(Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

Upaya pemerintah menjadikan PT Danantara<\/a> Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pengawas penerapan tata kelola ekspor<\/a> komoditas sumber daya alam (SDA) strategis harus didukung oleh kepastian hukum. Dengan begitu, fungsi yang dijalankan lembaga tersebut akan lebih maksimal, terutama mencegah potensi terjadinya kebocoran devisa dalam perdagangan ekspor.<\/p>\n

\u201cDSI sangat memungkinkan untuk menerima mandat sebagai pengawas ekspor komoditas sumber daya alam strategis. Kini, tinggal dibekali oleh payung hukum yang memadai,\u201d ungkap Direktur Next Indonesia Center Herry Gunawan dalam keterangannya.<\/p>\n

<\/p>\n

Herry mengingatkan, sesuai ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor\u00a024 Tahun 2026 tentang Tata Kelola, Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam Strategis pada Pasal 3 Ayat 3, BUMN ekspor ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurutnya, tidak hanya membutuhkan akta pendirian, tetapi juga perlu penugasan berdasarkan regulasi, misalnya berupa peraturan pemerintah atau peraturan presiden.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Apindo: DSI Bisa Perkuat Tata Kelola Ekspor tanpa Bebani Pengusaha<\/a><\/strong><\/p>\n

Penegasan regulasi tersebut dianggap sangat penting, apalagi mengingat pidato Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR-RI pada 14 Agustus 2026 yang mengungkapkan bahwa DSI telah mengelola devisa ekspor senilai US$14 miliar dari tiga komoditas, yakni kelapa sawit, batu bara, dan ferro alloy. Bahkan, lanjutnya, DSI telah menemukan potensi tambahan US$5 miliar dari potensi perbedaan dan penyesuaian harga, kualitas, dan pembayaran devisa hasil ekspor.<\/p>\n

\u201cSebagai tindak lanjut dari pernyataan Presiden tersebut, penugasan DSI sebagai lembaga yang mengawasi ekspor perlu dimandatkan melalui peraturan yang jelas,\u201d ujar Herry.<\/p>\n

Ketetapan tersebut, menurutnya, agar posisi DSI sebagai lembaga yang mendapatkan penugasan untuk mengawasi tata kelola ekspor memiliki dasar hukum yang kuat. Selain itu, bertujuan agar DSI dapat melaksanakan fungsi pengawasan lebih maksimal.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Keberadaan DSI tak Ganggu Kontrak Ekspor SDA yang Sudah Berjalan<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cBiarkan kegiatan ekspor tetap dijalankan oleh dunia usaha seperti yang terjadi selama ini. DSI hadir untuk memastikan bahwa tata kelola ekspor berjalan dengan baik sesuai yang dimandatkan oleh pemerintah,\u201d katanya.<\/p>\n

Pengawasan yang dilakukan DSI tersebut selaras dengan yang tertuang dalam Penjelasan Pasal 7 Huruf a sesuai Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2026. Di antara uraian pengawasan yang termaktub dalam regulasi tersebut, yakni mencakup dokumen ekspor, kontrak penjualan, dan dokumen terkait lainnya serta data dan informasi tambahan yang dibutuhkan oleh DSI sebagai BUMN Ekspor. Dokumen-dokumen tersebut disampaikan melalui sistem yang terintegrasi, antara lain dengan Customs Excise Information Sgstem and. Automation (CEISA), Sistem Indonesia National Single Windouw (SINSW), maupun Sistem Informasi Monitoring Devisa terintegrasi Seketika (SiMoDIS).<\/p>\n

Posisi DSI sebagai lembaga pengawas tersebut juga penting untuk mencegah potensi konflik kepentingan. Jika DSI melaksanakan fungsi rangkap sebagai pengawas transaksi sekaligus offtaker yang mengambil alih komoditas untuk dijual kembali, bebannya terlalu besar. Model tersebut berpotensi mencampurkan fungsi pengawasan dengan kepentingan komersial.<\/p>\n

\u201cDSI tidak perlu menjadi pemain di pasar. Fokus utamanya harus memastikan transaksi ekspor berlangsung transparan dan sesuai dengan nilai, volume, kualitas, dokumen, serta kewajiban devisa yang seharusnya masuk ke Indonesia,\u201d ujar Herry.\u00a0<\/p>\n

Peran tersebut dianggap selaras dengan penjelasan pemerintah bahwa pembentukan DSI bukan ditujukan untuk mengambil alih aktivitas ekspor atau menjadi perantara komersial, melainkan untuk memastikan tata kelola ekspor berjalan dengan baik. (E-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ilustrasi(Antara) Upaya pemerintah menjadikan PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) sebagai pengawas penerapan tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam (SDA) strategis harus didukung oleh kepastian hukum. Dengan begitu, fungsi yang dijalankan lembaga tersebut akan lebih maksimal, terutama mencegah potensi terjadinya kebocoran devisa dalam perdagangan ekspor. \u201cDSI sangat memungkinkan untuk menerima mandat sebagai pengawas ekspor komoditas […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":91952,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-91951","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91951","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=91951"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/91951\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/91952"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=91951"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=91951"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=91951"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}