![\"Pengelolaan](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/800x467\/news\/2024\/07\/e30700e60f5c014cc15451efca2d5af3.jpg\")
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK<\/a>) menyebut ada kesan tarik-menarik dalam pengelolaan Pelabuhan<\/a> Waisai, Raja Ampat<\/a>, Papua Barat<\/a>. Karena itu, KPK meminta pengelolaan diserahkan ke Kementerian Perhubungan (Kemenhub<\/a>) agar pelayanan bisa menjadi optimal.<\/p>\n \u201cKenapa mesti pusat yang mengelola? Ini kan berbicara masa depan, supaya ada peningkatan jadi pelabuhan umum,\u201d kata Kepala Satgas Korsup Wilayah V KPK Dian Patria melalui keterangan tertulis, Jumat, (12\/7).\n<\/p>\n Dian menjelaskan pelabuhan itu dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Raja Ampat sebelumnya. Namun, tidak menjadi pelabuhan umum dan tidak menerima kapal turis asing. <\/p>\n Baca juga :\u00a0Pangkas Birokrasi dan Tingkatkan Layanan, Kemenhub Raih Apresiasi dari KPK<\/a><\/strong>\n<\/p>\n Karenanya, pengelolaan dari pusat yakni Kemenhub dinilai lebih optimal untuk memaksimalkan pemasukan di Raja Ampat. KPK mendorong serah terima aset disegerakan.\n<\/p>\n \u201cBanyak pelabuhan lokal atau regional di sini, termasuk Pelabuhan Waisai, tapi kita tidak bisa terima kapal turis-turis asing yang datang. Kalau naik tingkat, Pelabuhan Waisai bisa menerima berbagai macam kapal dari mancanegara, hingga mampu meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD),\u201d ucap Dian.\n<\/p>\n Pengelolaan dari pusat juga diyakini bisa memperbaiki kekurangan pelabuhan saat dikelola oleh daerah. KPK sebelumnya menemukan adanya sejumlah fasilitas yang rusak maupun kurang di area toilet. <\/p>\n