![\"Kemunculan](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/800x467\/news\/2024\/07\/0a7c1c0e3f3e80a2ccd6a5b0cfab972a.jpg\")
REVISI Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres<\/a>) disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI<\/a>. Kesepakatan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-22 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.<\/p>\n Salah satu usulan perubahannya yakni mengubah nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung<\/a> (DPA).\n<\/p>\n Menanggapi kilatnya proses RUU Wantimpres, Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi<\/a>) Lucius Karus menyebut kemunculan RUU Wantimpres di penghujung periode dinilai untuk persiapan pemerintahan baru yang akan datang. <\/p>\n Baca juga :\u00a0Memunculkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung Berarti Melawan Konstitusi<\/a><\/strong>\n<\/p>\n \u201cBeberapa RUU sebelumnya juga dibahas untuk kepentingan yang sama seperti RUU Kementerian Negara<\/a>, RUU polri<\/a>, RUU TNI dll,\u201d tegas Lucius kepada Media Indonesia, Kamis (11\/7).\n<\/p>\n \u201cJadi jelas unsur pesanan dalam perencanaan dan pembahasan RUU-RUU tersebut sangat jelas terlihat,\u201d tambahnya.\n<\/p>\n Dengan sisa waktu masa bakti DPR yang tinggal satu masa sidang lagi, Lucius mengatakan pembahasan RUU-RUU cuma untuk mengakomodir pesanan pemerintahan yang akan datang saja.\n<\/p>\n \u201cBahaya segera terlihat ketika UU hanya dibuat untuk memenuhi pesanan. Sulit rasanya melihat hasil yang berkualitas atau terakomodir nya kepentingan publik. Bahkan sekedar untuk melibatkan publik dalam proses pembahasan pun rasanya sulit,\u201d tuturnya.\n<\/p>\n Lucius menyayangkan DPR kali ini akan tercatat menghasilkan produk legislasi yang rentan merusak konsolidasi demokrasi<\/a> dengan menghadirkan UU yang hanya memuaskan kepentingan elite\u00a0yang akan berkuasa. (Ykb\/Z-7)\n<\/p>\n<\/div>\n