{"id":89102,"date":"2026-08-17T21:48:36","date_gmt":"2026-08-17T14:48:36","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/17\/transaksi-kartu-kredit-indonesia-segmen-pemerintah-melonjak-695-persen\/"},"modified":"2026-08-17T21:48:36","modified_gmt":"2026-08-17T14:48:36","slug":"transaksi-kartu-kredit-indonesia-segmen-pemerintah-melonjak-695-persen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/17\/transaksi-kartu-kredit-indonesia-segmen-pemerintah-melonjak-695-persen\/","title":{"rendered":"Transaksi Kartu Kredit Indonesia Segmen Pemerintah Melonjak 69,5 Persen"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Transaksi
Ilustrasi Kartu Kredit Indonesia BI.(Dok. Metro Tv)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

BANK Indonesia<\/a> (BI<\/a>) mencatat pertumbuhan signifikan pada penggunaan Kartu Kredit Indonesia<\/a> (KKI<\/a>) segmen pemerintah. Pada triwulan II 2026, nilai transaksi KKI mencapai Rp147,8 miliar, melonjak 69,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp87,2 miliar.<\/p>\n

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI, Ryan Rizaldy, menjelaskan bahwa adopsi KKI di lingkungan birokrasi terus meluas. Saat ini, sebanyak 59 kementerian\/lembaga (K\/L) atau sekitar 60 persen dari total K\/L telah aktif bertransaksi menggunakan KKI. Di tingkat daerah, sebanyak 296 pemerintah daerah (pemda) atau 54 persen dari total pemda juga telah mengimplementasikan instrumen pembayaran ini.<\/p>\n

<\/p>\n

Untuk terus mendorong penggunaan, BI berencana memperkuat fitur online payment<\/i> melalui integrasi dengan marketplace<\/i> potensial serta E-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang\/Jasa Pemerintah (LKPP).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Kartu Kredit Indonesia Perluas Akses Pembayaran Digital lewat QRIS<\/a><\/strong><\/p>\n

Perluasan ke Segmen Ritel dan Korporasi<\/h3>\n

Sebagai instrumen pembayaran dengan fasilitas kredit (deferred payment<\/i>), KKI memiliki keunggulan karena seluruh pemrosesan transaksinya dilakukan secara domestik melalui Infrastruktur Sistem Pembayaran Nasional. Hal ini membedakan KKI dengan kartu kredit prinsipal internasional yang menggunakan skema pemrosesan luar negeri.<\/p>\n

Meski awalnya hanya diperuntukkan bagi satuan kerja pemerintah pusat dan daerah guna mendukung belanja negara, kini KKI telah bertransformasi. Masyarakat umum (individu) dan korporasi kini dapat memiliki KKI, baik untuk layanan konvensional maupun syariah, sesuai produk yang disediakan oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) penerbit.<\/p>\n

\u201cPada tahap awal, yaitu hari ini 17 Agustus 2026, Kartu Kredit Indonesia diterbitkan dalam bentuk kartu digital sebagai sumber dana transaksi QRIS. Transaksi bisa dilakukan dengan QRIS Scan ataupun QRIS Tap,\u201d ujar Ryan Rizaldy dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (17\/8).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0BI: Penjualan Eceran Juni 2026 Kontraksi 3 Persen, Juli Diproyeksi Tumbuh 0,9 Persen<\/a><\/strong><\/p>\n

Dukungan Perbankan Nasional<\/h3>\n

Pengembangan KKI akan dilakukan secara bertahap. Setelah tahap awal dalam bentuk kartu digital untuk ekosistem QRIS (MPM, CPM, dan TAP), KKI nantinya akan memfasilitasi transaksi online<\/i> serta transaksi offline<\/i> menggunakan kartu fisik.<\/p>\n

Dalam implementasi tahap awal ini, terdapat tujuh PJP first mover<\/i> yang menjadi penerbit KKI, yaitu:<\/p>\n