![\"Perkumpulan](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/800x467\/news\/2024\/07\/345628850ec63483d2207af66b606c03.jpeg\")
PERKUMPULAN Warga Miskin Kota Depok<\/a>, Jawa Barat (Jabar) melaporkan carut marut penerimaan peserta didik baru atau PPDB<\/a> Kota Depok Tahun 2024-2025 ke Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada Kamis, 11 Juli 2024.<\/p>\n Saat melapor, mereka didampingi Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok. Mereka ke Istana setelah aksi mereka beberapa waktu lalu di Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Kota Depok tidak mendapatkan tanggapan.\n<\/p>\n Setelah ratusan massa melakukan aksi di depan istana, akhirnya beberapa orang tua dan siswa dari keluarga miskin didampingi relawan DKR diterima oleh Kantor Staf Presiden (KSP<\/a>) diwakili Johanes Joko Tenaga Ahli Utama KSP beserta tim. <\/p>\n Baca juga :\u00a0Belum Diakomodasi, Puluhan Emak-Emak di Depok kembali Gelar Aksi Tuntut Kepastian PPDB<\/a><\/strong>\n<\/p>\n Dihadapan perwakilan KSP, Ketua DKR, Roy Pangharapan menyampaikan tuntutannya, diantaranya agar dibuka kembali jalur optimalisasi. agar siswa miskin dapat diterima di sekolah Negeri SMA.\n<\/p>\n Menurutnya kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang hanya menerima 32 siswa per kelas adalah kebijakan yang sangat merugikan siswa miskin.\n<\/p>\n “Akibat kebijakan tersebut siswa-siswa dari keluarga miskin justru tidak bisa bersekolah. Jadi tetap saja kebijakan itu mengorbankan ribuan siswa miskin. Karena kelas dibatasi hanya boleh menerima 32 orang siswa perkelas,” jelasnya. <\/p>\n Baca juga :\u00a0Korupsi Jual Beli Nilai Rapor Demi Lulus PPDB Diduga Terjadi di SD Negeri Kota Depok<\/a><\/strong>\n<\/p>\n Menurut Roy Pangharapan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa saja batasi jumlah siswa dalam kelas sebanyak 32 orang per kelas kalau pemerintah telah membangun sekolah sesuai jumlah yang dibutuhkan.\n<\/p>\n “Faktanya di kota Depok hanya ada 15 SMA Negeri dan 4 SMK Negeri. Ini tidak sebanding dengan jumlah penduduk kota Depok yang mencapai\n<\/p>\n 2 juta lebih. Tahun ini ada 15.000 lebih siswa pendaftar, sementara yang diterima hanya sekitar 25% lebih. Sehingga kebijakan 32 per rombongan belajar adalah mubazir ditengah kebutuhan siswa yang ingin bersekolah.” <\/p>\n Baca juga :\u00a0Diduga Curang, Warga Depok Tuntut Transparansi PPDB 2024<\/a><\/strong>\n<\/p>\n “Nampaknya pemerintah salah melihat akar masalah, sehingga kebijakannya bukan menjadi jalan keluar malah jadi masalah baru,” ujar Roy Pangharapan.\n<\/p>\n Di Hadapan Staf KSP para orang tua siswa miskin menyampaikan keinginan agar anaknya bisa sekolah. Perwakilan yang diterima dibatasi 5 orang tua, 5 siswa dan 3 relawan DKR.\n<\/p>\n “Sambil terisak menangis para orang tua berharap agar Presiden Jokowi<\/a> melalui KSP dapat menolong agar anak mereka bisa tetap sekolah tahun ini,” jelas Roy.\n<\/p>\n Staf KSP berjanji akan segera menindak lanjuti laporan para orang tua siswa dan DKR serta segera melaporkan pada Kepala Kantor Staf Presiden, Jenderal (Purn) Moeldoko dan Presiden Joko Widodo.\n<\/p>\n Setelah menemui KSP perwakilan peserta aksi disambut oleh sekitar 200 relawan yang tetap bertahan dilokasi aksi setelah menyampaikan hasilnya, peserta aksi membubarkan ni dengan tertib (Z-8)\n<\/p>\n<\/div>\n