{"id":88467,"date":"2026-08-16T13:28:39","date_gmt":"2026-08-16T06:28:39","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/16\/dokter-gigi-kita-kurang-jangan-sampai-solusinya-kehilangan-arah\/"},"modified":"2026-08-16T13:28:39","modified_gmt":"2026-08-16T06:28:39","slug":"dokter-gigi-kita-kurang-jangan-sampai-solusinya-kehilangan-arah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/16\/dokter-gigi-kita-kurang-jangan-sampai-solusinya-kehilangan-arah\/","title":{"rendered":"Dokter Gigi Kita Kurang, Jangan Sampai Solusinya Kehilangan Arah"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Dokter
Moestar Putrajaya(Dok MI)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan mengenai masih besarnya kebutuhan dokter<\/a> gigi di Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi pemberitaan dalam sehari.<\/p>\n

Hal ini perlu menjadi bahan perenungan dan sekaligus panggilan bagi dunia pendidikan, profesi kedokteran gigi, dan pemerintah.<\/p>\n

<\/p>\n

“Sebagai seorang dokter gigi dan sekaligus pengelola perguruan tinggi, saya memahami kegelisahan Presiden. Negara tidak boleh membiarkan rakyat menunggu terlalu lama hanya karena tenaga kesehatan tidak tersedia. Namun, persoalan ini perlu kita lihat dengan kepala dingin,” ujar Moestar Putrajaya, praktisi kesehatan yang berprofesi sebagai dokter gigi dan\u00a0 juga ketua Yayasan Universitas Jayabaya, Minggu (16\/8).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0BEI: Penguatan IHSG Dipicu Respons Positif Pasar terhadap Pidato Presiden Prabowo<\/a><\/strong><\/p>\n

Presiden menyampaikan bahwa berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 505 kabupaten\/kota membutuhkan tambahan 127.580 dokter gigi. Pada saat yang sama, Presiden membuka kemungkinan mendatangkan dokter dari negara lain untuk praktik di Indonesia dalam waktu terbatas.\u00a0<\/p>\n

Bagi Moestar, pernyataan itu mengandung dua pertanyaan terkait benarkah Indonesia kekurangan dokter gigi atau lebih banyak menghadapi masalah ketidakmerataan dokter gigi. Pertanyaan ini penting karena jawaban yang berbeda akan melahirkan kebijakan yang berbeda pula.<\/p>\n

Moestar menyebutkan Indonesia memiliki banyak fakultas kedokteran gigi dan ribuan dokter gigi yang telah mengabdikan diri di berbagai tempat. Tercatat dokter gigi umum sebanyak 50.010 dan dokter gigi spesialis sebanyam 6.101.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Jelang Sidang Tahunan, Tamu Undangan Mulai Padati Gedung Parlemen<\/a><\/strong><\/p>\n

Namun, dokter gigi tidak selalu berada di wilayah tempat kebutuhan terbesar berada. Di kota-kota besar, masyarakat relatif mudah menemukan dokter gigi.\u00a0<\/p>\n

“Tetapi di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan, dan sejumlah wilayah Indonesia Timur, akses terhadap pelayanan kesehatan gigi masih menjadi persoalan,” ujarnya.<\/p>\n

Karena itu, angka 127.580 harus dibaca dengan cermat. Angka tersebut menggambarkan kebutuhan tambahan berdasarkan wilayah dan standar pelayanan, bukan semata-mata berarti Indonesia harus segera mencari 127.580 orang dokter gigi baru dari luar negeri.<\/p>\n

Di sinilah letak persoalannya. Moestar berharap seluruh pihak jangan sampai keliru membaca kekurangan tenaga sebagai semata-mata kekurangan manusia. “Padahal sebagian masalahnya adalah distribusi, fasilitas, insentif, dan sistem pelayanan,” lanjutnya.<\/p>\n

Terkait wacana mendatangkan dokter asing, Moestar mengatakan kehadiran mereka bukan satu hal yang harus ditolak. Dalam kondisi tertentu, dokter asing dapat menjadi solusi sementara. Terutama apabila ada kebutuhan khusus, wilayah tertentu yang belum terlayani, atau kompetensi tertentu yang belum cukup tersedia di dalam negeri.<\/p>\n

Presiden sendiri menekankan bahwa dokter asing yang mungkin didatangkan adalah untuk waktu yang terbatas. “Tapi ada satu prinsip yang menurut saya harus dijaga, dokter asing boleh datang membantu Indonesia, tapi jangan sampai Indonesia menjadi bergantung kepada dokter asing,” tegasnya.<\/p>\n

Ia mengatakan\u00a0 keberadaannya harus menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar pelayanan seperti transfer ilmu, teknologi dan membantu peningkatan kompetensi dokter Indonesia. Dengan demikian, dokter asing bukan sekadar mengisi kekosongan, tetapi menjadi bagian dari proses memperkuat kemampuan bangsa sendiri. “Kita membutuhkan jembatan, bukan ketergantungan,” tambahnya.<\/p>\n

Moestar mengatakan memperbanyak dokter gigi memang penting. Tetapi memperbanyak lulusan saja tidak otomatis menyelesaikan persoalan. Dokter gigi membutuhkan tempat praktik, peralatan, tenaga pendukung, sistem rujukan, kesempatan mengembangkan kompetensi, serta lingkungan kerja yang memungkinkan mereka memberikan pelayanan secara optimal.<\/p>\n

Moestar menegaskan seorang dokter tidak mungkin bekerja sendirian. Karena itu, jika pemerintah ingin menyelesaikan persoalan kekurangan dokter gigi, kebijakannya harus menyentuh seluruh ekosistem kesehatan.<\/p>\n

“Bangun fasilitasnya, perkuat puskesmasnya, Perbaiki sistem rujukannya, berikan insentif yang layak.Dan yang tidak kalah penting, berikan kepastian mengenai masa depan dokter yang bersedia mengabdi di daerah” katanya.<\/p>\n

Moestar mengakui adanya pertanyaan dari masyarakat alasan keenganan dokter tinggal di daerah. Tetapi yang patut dan\u00a0 harus berani bertanya adalah Apakah negara sudah memberikan alasan yang cukup kuat bagi seorang dokter untuk membangun masa depannya di sana. “Pertanyaan ini menurut Moestar harus dijawab jujur oleh semua pihak,” ujarnya. (P-5)<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Moestar Putrajaya(Dok MI) PERNYATAAN Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan mengenai masih besarnya kebutuhan dokter gigi di Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi pemberitaan dalam sehari. Hal ini perlu menjadi bahan perenungan dan sekaligus panggilan bagi dunia pendidikan, profesi kedokteran gigi, dan pemerintah. “Sebagai seorang dokter gigi dan sekaligus pengelola perguruan tinggi, saya memahami kegelisahan Presiden. […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":88468,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-88467","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88467","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=88467"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/88467\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/88468"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=88467"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=88467"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=88467"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}