![\"Akurasi](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/800x467\/news\/2024\/07\/e7b9d04fc83ecd3d9a6162d8ad2c1950.jpg\")
PENGAMAT ekonomi Yanuar Rizky meragukan keakuratan data pemerintah terkait rencana pembangunan BBM subsidi<\/a>. Sebab, dengan bobolnya Pusat Data Nasional<\/a> (PDN) sementara baru-baru ini telah membuat publik pesimis terhadap basis data yang dimiliki pemerintah.<\/p>\n “Jadi, kalo nanya data, ya data aja nggak ada back up<\/em>, ya menunjukan tidak pernah juga membangun basis datanya. Jadi, ini udah permainan di pinggir jurang,” ujar Yanuar kepada Media Indonesia, Kamis (11\/7).\n<\/p>\n Untuk itu, kata dia, pembatasan BBM bersubsidi tidak serta merta membuat distribusinya akan tepat sasaran. Justru pembatasan itu hanya akan merugikan masyarakat miskin dan rentan. <\/p>\n Baca juga :\u00a0Pemerintah Tegaskan Harga Pertalite dan Solar tidak Berubah<\/a><\/strong>\n<\/p>\n “Pembatasan subsidi, akan membuat kelas menengah pas-pasan terjepit, dan itu bisa membawa dampak ke penurunan daya beli konsumsi. Kalau tidak hati-hati ini bisa menyulut stabilitas sosial (politik),” imbuhnya.\n<\/p>\n Terlepas dari hal itu, lanjutnya, pembatasan BBM bersubsidi telah mengkonfirmasi 3 tekanan terhadap kemampuan pemerintah. Pemerintah sulit mengendalikan stabilitas menghadapi tekanan, yaitu harga beras, harga BBM dan nilai tukar rupiah<\/a>, sehingga muncul wacana baru untuk menaikkan rasio utang<\/a> dan defisit anggaran<\/a> di masa pemerintahan berikutnya.\n<\/p>\n “Ini menyebabkan terjadinya fiscal cliff di APBN, maka muncul juga ide pemerintahan baru untuk menaikan batas defisit,” kata dia. (Van\/Z-7)\n<\/p>\n<\/div>\n