{"id":87580,"date":"2026-08-14T15:04:36","date_gmt":"2026-08-14T08:04:36","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/14\/kemenhaj-kebut-aturan-pengawasan-haji-dan-umrah-sasar-travel-nakal-hingga-ke-daerah\/"},"modified":"2026-08-14T15:04:36","modified_gmt":"2026-08-14T08:04:36","slug":"kemenhaj-kebut-aturan-pengawasan-haji-dan-umrah-sasar-travel-nakal-hingga-ke-daerah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/14\/kemenhaj-kebut-aturan-pengawasan-haji-dan-umrah-sasar-travel-nakal-hingga-ke-daerah\/","title":{"rendered":"Kemenhaj Kebut Aturan Pengawasan Haji dan Umrah, Sasar Travel Nakal hingga ke Daerah"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Kemenhaj
Jamaah calon haji berada di dalam bus Shalawat untuk menuju Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Jumat (1\/5\/2026).(Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj<\/a>) tengah menyiapkan aturan baru untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Regulasi tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) tentang Tata Cara Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi.<\/p>\n

Direktur Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Harun Al Rasyid mengatakan bahwa regulasi ini diharapkan dapat memperkuat fungsi pengendalian sekaligus mencegah berbagai bentuk penyimpangan yang merugikan jemaah.<\/p>\n

<\/p>\n

Menurut Harun, penyusunan aturan tersebut diarahkan agar pengawasan tidak hanya dilakukan setelah muncul persoalan. Setiap potensi pelanggaran diharapkan dapat dideteksi lebih awal, sementara temuan di lapangan harus ditindaklanjuti secara jelas.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Kemenhaj Periksa Travel Umrah PT TAS Terkait Penelantaran 158 Jemaah<\/a><\/strong><\/p>\n

“Saat ini penipuan semakin masif dan sudah banyak jemaah yang melapor ke Kementerian Haji dan Umrah,” kata Harun, Jumat (14\/8).<\/p>\n

Harun mengatakan pembahasan regulasi telah dilakukan selama beberapa bulan dengan menghimpun berbagai masukan dari sejumlah pertemuan. Seluruh catatan tersebut kemudian diinventarisasi sebagai bahan penyempurnaan draf PMHU.<\/p>\n

Ia berharap pembahasan terbaru dapat menghasilkan konsep final sehingga aturan tersebut dapat segera memasuki tahap harmonisasi dan selanjutnya memberikan kepastian serta pelindungan yang lebih kuat bagi jemaah haji dan umrah.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Ringankan Jemaah, Kemenhaj Usul Biaya Haji 2027 hanya Rp42,8 Juta<\/a><\/strong><\/p>\n

Selain menyiapkan regulasi, Kemenhaj juga meningkatkan langkah penindakan terhadap dugaan penipuan yang dilakukan oleh travel tidak bertanggung jawab. Kementerian telah menerima sejumlah laporan masyarakat mengenai praktik tersebut.<\/p>\n

Dalam waktu dekat, pemeriksaan akan dilakukan di Kejaksaan Tinggi Surabaya. Langkah ini merupakan bagian dari kerja sama Kemenhaj dengan Kejaksaan Tinggi dan Kepolisian Daerah setempat yang menyediakan tempat untuk pelaksanaan pemeriksaan.<\/p>\n

“Tujuannya dilakukan pemeriksaan di luar kantor Kemenhaj, diharapkan adanya efek jera,” ujar Harun.<\/p>\n

Pemeriksaan serupa juga direncanakan berlangsung di Palembang dan Banjarmasin. Kemenhaj akan melibatkan Inspektorat Jenderal serta sejumlah direktorat jenderal lainnya agar penanganan laporan dan dugaan penipuan dapat dilakukan secara terpadu.<\/p>\n

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya memberikan efek jera bagi pelaku, tetapi juga memperkuat sistem pengawasan penyelenggaraan haji dan umrah sekaligus mencegah semakin banyak jemaah menjadi korban penipuan. (E-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Jamaah calon haji berada di dalam bus Shalawat untuk menuju Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi, Jumat (1\/5\/2026).(Antara) KEMENTERIAN Haji dan Umrah (Kemenhaj) tengah menyiapkan aturan baru untuk memperkuat pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji dan umrah. Regulasi tersebut akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Haji dan Umrah (PMHU) tentang Tata Cara Pengawasan, Pemantauan dan Evaluasi. Direktur Jenderal […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":87581,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-87580","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=87580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/87580\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/87581"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=87580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=87580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=87580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}