![\"Soal](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/800x467\/news\/2024\/07\/291838ac52eb9f87e4490c7b6e26eb4f.jpg\")
KETUA DPR RI Puan Maharani<\/a> menerangkan Revisi Undang-Undang (UU)Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres<\/a>) yang sudah menjadi usul inisiatif DPR jika memungkinkan bisa selesai sebelum masa jabatan Presiden Joko Widodo berakhir.<\/p>\n \u201cYang pasti jika memang dimungkinkan selesai, jika dimungkinkan ya. Jika ada waktu satu bulan untuk kemudian presiden (Jokowi) menandatangani Undang-Undang tersebut sebelum masa jabatan presiden yang sekarang berakhir,\u201d ungkap Puan, di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11\/7).\n<\/p>\n \u201cNamun jika tidak memungkinkan tentu saja presiden yang akan datang pasca 20 Oktober,\u201d tambahnya. <\/p>\n Baca juga :\u00a0Memunculkan Lagi Dewan Pertimbangan Agung Berarti Melawan Konstitusi<\/a><\/strong>\n<\/p>\n Puan meminta agar semua pihak menunggu sidang usai masa reses<\/a>, yakni pada 16 Agustus yang akan datang.\n<\/p>\n \u201cJadi kita lihat apakah dimungkinkan atau tidak. Jadi kita tunggu sidang yang akan datang, yang akan dibuka pada tanggal 16 Agustus yang akan datang,\u201d tutur Puan.\n<\/p>\n Puan menilai adanya RUU Wantimpres untuk penguatan penasihat presiden sehingga jangan sampai perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi Dewan Pertimbangan Agung<\/a>.\n<\/p>\n \u201cHarapannya itu adalah penguatan dari Wantimpres jadi saya harapkan\u00a0nanti seperti apa namanya bentuk dari lembaga tersebut ya kita lihat nanti pembahasannya kita sekarang ini masuk dari paripurna pembahasannya akan kita kaji jangan sampai menyalahi aturan perundangan yang berlaku,\u201d tandas Puan. (Ykb\/Z-7)\n<\/p>\n<\/div>\n