![\"Korupsi](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/08\/11\/1786460421_3009ed37965905b17eae.jpeg\")
<\/p>\n
PEMBERANTASAN korupsi<\/a> di Indonesia dinilai menghadapi persoalan yang semakin kompleks. Tantangannya bukan sekadar memperbanyak penindakan, tapi memastikan kewenangan penegak hukum dijalankan secara transparan, akuntabel, bebas konflik kepentingan, dan adil.<\/p>\n Persoalan tersebut mengemuka dalam bedah buku Memberantas Korupsi Sembari Korupsi yang menghadirkan tujuh tokoh hukum, mantan pejabat, dan aktivis antikorupsi, di Jakarta, Senin (10\/8\/2026).<\/p>\n <\/p>\n Mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang mengatakan lemahnya kontrol terhadap penggunaan kewenangan menjadi salah satu persoalan mendasar dalam pemberantasan korupsi.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Pakar: Independensi Penegakan Hukum harus Dijaga dari Intervensi<\/a><\/strong><\/p>\n Menurut Saut, penegakan hukum<\/a> harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, bebas konflik kepentingan, dan fairness. Prinsip itu juga harus diterapkan secara konsisten agar tidak muncul kesan adanya perlakuan berbeda dalam perkara yang memiliki keterkaitan.\u00a0Ia menambahkan penguatan kode etik penting sebagai lapisan awal pengawasan aparat. Pelanggaran etik yang dibiarkan dapat berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih serius.<\/p>\n Pakar hukum pidana Universitas Muhammadiyah Jakarta Chairul Huda menilai hukum pidana korupsi berpotensi digunakan secara berlebihan untuk persoalan yang sebenarnya memiliki mekanisme pengaturan melalui undang-undang sektoral.<\/p>\n Menurut Chairul, tidak setiap persoalan yang menimbulkan kerugian negara harus otomatis dibawa ke pengadilan tindak pidana korupsi. Ketidakjelasan prioritas dapat membuka ruang bagi penegakan hukum yang selektif.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Ekonom Dukung Polri Usut Dugaan Penyimpangan Energi<\/a><\/strong><\/p>\n Ia juga mengingatkan munculnya pola suap yang berbeda. Jika sebelumnya suap dipahami sebagai upaya agar seseorang terbebas dari hukum, kini terdapat potensi suap untuk membuat pihak lain justru dihukum. Pakar tindak pidana pencucian uang (TPPU) Yenti Garnasih menyampaikan pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka. Penegak hukum harus menelusuri aliran dana dan aset hasil kejahatan. Tokoh pers nasional dan mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan mengutarakan pemberantasan korupsi sudah menghadapi beban yang semakin besar karena belum memiliki skala prioritas dan target yang jelas.<\/p>\n \u201cPemberantasan korupsi ini sudah sampai tahap kewalahan,\u201d kata Dahlan.\u00a0<\/p>\n
\n\u201cHukum ini jadi alat untuk melancarkan satu agenda tertentu,\u201d ujarnya.<\/p>\n
\nMenurut Yenti, pelaku TPPU tidak selalu merupakan pelaku tindak pidana asal. Karena itu, ketidakwajaran kekayaan dapat menjadi pintu masuk penyelidikan melalui data PPATK, transaksi perbankan, dan LHKPN.
\n\u201cKetika ada orang-orang pihak-pihak tertentu yang pada dirinya ada harta kekayaan yang tidak sesuai dengan jati dirinya, itu sudah ada indikasi TPPU,\u201d katanya.<\/p>\n