![\"PAN:](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/800x467\/news\/2024\/07\/9b613c4ef601f04120c26e9608309218.jpg\")
Pimpinan Komisi VII DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional<\/a> (PAN) Eddy Soeparno mengeklaim Rancangan Undang-Undang (RUU<\/a>) Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres<\/a>) diusulkan untuk memperkuat tugas dan fungsi lembaga tersebut.<\/p>\n \u201cJustru di sini menguatkan tugas dan fungsi dari dewan pertimbangan presiden. Bagaimanapun juga yang namanya dewan pertimbangan presiden harus memberikan nasihat, masukan, kepada presiden ketika diminta ataupun tidak,\u201d jelas Eddy di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (11\/7).\n<\/p>\n Eddy membeberkan wantimpres nantinya harus diisi tokoh-tokoh senior berpengalaman dari berbagai latar belakang yang akan memberikan masukan kepada Kepala egara, mulai dari aspek politik, ekonomi perdagangan hingga bisnis. <\/p>\n Baca juga :\u00a0Soal Dewan Pertimbangan Agung, Presiden Jokowi: Tanya ke DPR<\/a><\/strong>\n<\/p>\n \u201cJadi saya kira itu sangat penting agar presiden memiliki pemahaman yang luas, tidak hanya dari mereka yang punya pengalaman besar dan luas di dalam bidangnya tetapi juga memiliki akses misalnya ke sektor industri sektor usaha dan lain-lain,\u201d tuturnya.\n<\/p>\n Kendati demikian, Eddy menilai seharusnya Dewan Pertimbangan Agung<\/a> tidak bisa lagi dihidupkan karena itu bagian dari Undang-Undang yang telah diamandemen.\n<\/p>\n \u201cArtinya, kita harus amandemen UUD lagi. Fungsi dan peran ini adalah memperkuat dari wantimpres yang saat ini sudah ada,\u201d tegasnya. <\/p>\n