{"id":83071,"date":"2026-08-05T11:35:42","date_gmt":"2026-08-05T11:35:42","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/05\/kabar-gembira-pemerintah-tunda-pungutan-pph-22-bagi-pedagang-online-di-marketplace\/"},"modified":"2026-08-05T11:35:42","modified_gmt":"2026-08-05T11:35:42","slug":"kabar-gembira-pemerintah-tunda-pungutan-pph-22-bagi-pedagang-online-di-marketplace","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/05\/kabar-gembira-pemerintah-tunda-pungutan-pph-22-bagi-pedagang-online-di-marketplace\/","title":{"rendered":"Kabar Gembira Pemerintah Tunda Pungutan PPh 22 bagi Pedagang Online di Marketplace"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Kabar
Menkeu Purbaya.(MI\/Insi N J)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

PEMERINTAH melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online<\/a> melalui platform marketplace<\/a> yang sebelumnya mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Penundaan dilakukan hingga kondisi daya beli masyarakat dinilai kembali membaik.<\/p>\n

“Nanti kita tunda dulu (pungutan PPh 22<\/a> lewat marketplace), sampai keadaan kalau daya belinya sudah membaik,” kata Purbaya dalam Media Briefing di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (5\/8).<\/p>\n

<\/p>\n

Purbaya belum memastikan sampai kapan penundaan tersebut akan berlangsung. Menurutnya, pemerintah masih akan memantau perkembangan kondisi ekonomi dalam beberapa bulan ke depan. Ia mengakui pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,29% pada kuartal II\/2026 belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang cukup kuat untuk menerapkan kebijakan tersebut.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Kemendag Beri Masa Transisi NIB 18 Bulan bagi Pedagang Marketplace<\/a><\/strong><\/p>\n

Ia menegaskan, keputusan pemerintah tidak hanya didasarkan pada pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), tetapi juga berbagai indikator ekonomi lainnya, termasuk tingkat kepercayaan konsumen dan aktivitas belanja masyarakat. “Bukan angka PDB saja yang kita lihat, variabel-variabel lain seperti consumer confidence, pembelian retail seperti apa, itu kita lihat,” kata bendahara negara.<\/p>\n

Untuk menindaklanjuti keputusan tersebut, Kementerian Keuangan akan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur penundaan pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22 melalui marketplace. “Kita nanti buat PMK untuk penundaan itu (PPh 22 marketplace),” ujar Purbaya.<\/p>\n

Sebelumnya, sejumlah pedagang online diketahui telah dikenakan pemotongan PPh Pasal 22 oleh marketplace. Sejumlah pelaku usaha bahkan telah membagikan bukti potong pajak yang terlampir dalam transaksi jual beli di berbagai platform digital.<\/p>\n

Sebagai informasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menunjuk empat marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22, yakni Tokopedia, Shopee, Lazada, dan Blibli. Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan pelimpahan kewenangan dari Menteri Keuangan melalui PMK Nomor 37 Tahun 2025. Dalam aturan itu, marketplace diwajibkan memungut PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang diterima pedagang dalam negeri melalui platform digital.<\/p>\n

Di sisi lain, Purbaya memastikan pedagang yang telanjur dikenakan pemotongan PPh Pasal 22 akan memperoleh pengembalian dana sesuai mekanisme yang berlaku pada masing-masing marketplace yang telah ditunjuk DJP. “Pasti ada mekanisme untuk dibalikin (PPh 22 yang sudah terpotong),” pungkas Purbaya. (Ins\/P-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Menkeu Purbaya.(MI\/Insi N J) PEMERINTAH melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memutuskan menunda penerapan pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 bagi pedagang online melalui platform marketplace yang sebelumnya mulai berlaku pada 1 Agustus 2026. Penundaan dilakukan hingga kondisi daya beli masyarakat dinilai kembali membaik. “Nanti kita tunda dulu (pungutan PPh 22 lewat marketplace), sampai keadaan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":83072,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-83071","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83071","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=83071"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/83071\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/83072"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=83071"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=83071"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=83071"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}