{"id":82810,"date":"2026-08-05T00:10:38","date_gmt":"2026-08-05T00:10:38","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/05\/kpk-bupati-kuansing-diduga-potong-penghasilan-pegawai-50-persen\/"},"modified":"2026-08-05T00:10:38","modified_gmt":"2026-08-05T00:10:38","slug":"kpk-bupati-kuansing-diduga-potong-penghasilan-pegawai-50-persen","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/05\/kpk-bupati-kuansing-diduga-potong-penghasilan-pegawai-50-persen\/","title":{"rendered":"KPK Bupati Kuansing Diduga Potong Penghasilan Pegawai 50 Persen"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"KPK:
Bupati Kuantan Singingi Suhardiman Amby menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.(Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK<\/a>) mengungkapkan temuan baru dalam kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby<\/a>. Saat masih aktif menjabat, Suhardiman diduga melakukan pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing dengan jumlah yang signifikan.<\/p>\n

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menyatakan bahwa berdasarkan informasi yang diterima penyidik, pemotongan hak pegawai tersebut mencapai angka 50%.<\/p>\n

<\/p>\n

\u201cTadi disampaikan bahwa itu dilakukan pemotongan sampai sekitar 50%,\u201d ujar Achmad Taufik Husein di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (5\/8).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0KPK Buka Peluang Panggil Menhut Raja Juli Antoni terkait Laporan Gratifikasi<\/a><\/strong><\/p>\n

Modus Menutupi Temuan BPK<\/h2>\n

Selain pemotongan TPP, penyidikan KPK juga mengungkap dugaan praktik lancung lainnya terkait pengembalian honorarium. Taufik menjelaskan bahwa Suhardiman Amby diduga menggunakan cara-cara tidak wajar untuk mengembalikan kelebihan pembayaran honor yang menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).<\/p>\n

Alih-alih menggunakan dana pribadi, staf dan ASN di Pemkab Kuansing diduga dipaksa untuk menyumbang guna menutupi nilai temuan audit tersebut agar Bupati bisa mengembalikan uang ke kas negara.<\/p>\n

\u201cUntuk mengembalikan ini, ditemukan fakta bahwa staf-staf atau ASN di lingkungan Pemkab Kuansing ini diminta untuk menutupi atau menyumbang agar Bupati bisa mengembalikan uang sesuai temuan BPK,\u201d jelas Taufik.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0KPK Dalami Nominal Amplop Bupati Kuansing untuk Menhut Raja Juli Antoni<\/a><\/strong><\/p>\n

Saat ini, tim penyidik KPK tengah mendalami lebih lanjut temuan-temuan tersebut untuk memperkuat konstruksi perkara. Sebelumnya, KPK juga diketahui tengah mendalami proses lelang jabatan mulai dari posisi Kepala Dinas PUPR hingga Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing.<\/p>\n

Kronologi Perkara<\/h2>\n

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar KPK di Kabupaten Kuansing dan Jakarta pada 29 Juni 2026. Dalam operasi ke-14 sepanjang tahun 2026 tersebut, tim lembaga antirasuah mengamankan 10 orang.<\/p>\n

Suhardiman Amby bersama Sekretaris Daerah Kuansing, Zulkarnain, kemudian menyerahkan diri ke KPK pada 30 Juni 2026. Tepat pada 1 Juli 2026, KPK resmi menetapkan tiga orang sebagai tersangka, yakni:<\/p>\n