{"id":81919,"date":"2026-08-03T09:00:37","date_gmt":"2026-08-03T09:00:37","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/03\/ikadin-minta-ruu-perampasan-aset-tetap-jamin-kepastian-hukum\/"},"modified":"2026-08-03T09:00:37","modified_gmt":"2026-08-03T09:00:37","slug":"ikadin-minta-ruu-perampasan-aset-tetap-jamin-kepastian-hukum","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/03\/ikadin-minta-ruu-perampasan-aset-tetap-jamin-kepastian-hukum\/","title":{"rendered":"Ikadin Minta RUU Perampasan Aset Tetap Jamin Kepastian Hukum"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Ikadin
Ilustrasi .(Metro TV)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

KETUA Umum Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin<\/a>), Maqdir Ismail, mengingatkan Komisi III DPR<\/a> RI agar perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, prinsip keadilan, serta kepastian hukum bagi masyarakat.<\/p>\n

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Maqdir saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (3\/8).<\/p>\n

<\/p>\n

Ia menegaskan, RUU Perampasan Aset<\/a> jangan sampai mengadopsi mekanisme yang terlampau regresif hingga mengabaikan hak-hak dasar warga negara dan pihak ketiga dalam proses penegakan hukum.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Komisi III DPR Kejar Penyusunan Draf RUU Perampasan Aset, Minta Masukan Publik<\/a><\/strong><\/p>\n

“Jangan sampai dikatakan bahwa beban pembuktian sepenuhnya berada pada orang yang asetnya hendak dirampas. Kita tidak ingin RUU Perampasan Aset ini menghukum hak untuk diam. Hukum tetap harus berpijak pada kepastian, keadilan, dan kemanfaatan,” ujar Maqdir.<\/p>\n

LIMA CATATAN STRATEGIS<\/strong>

\nMaqdir merincikan sedikitnya ada lima keputusan strategis perancangan yang harus dijawab secara jelas dan eksplisit dalam norma pasal RUU Perampasan Aset:<\/p>\n