{"id":81348,"date":"2026-08-02T05:32:38","date_gmt":"2026-08-02T05:32:38","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/02\/korupsi-kepala-daerah-tak-kunjung-reda-pukat-ugm-dorong-reformasi-sistem-politik\/"},"modified":"2026-08-02T05:32:38","modified_gmt":"2026-08-02T05:32:38","slug":"korupsi-kepala-daerah-tak-kunjung-reda-pukat-ugm-dorong-reformasi-sistem-politik","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/08\/02\/korupsi-kepala-daerah-tak-kunjung-reda-pukat-ugm-dorong-reformasi-sistem-politik\/","title":{"rendered":"Korupsi Kepala Daerah tak Kunjung Reda, Pukat UGM Dorong Reformasi Sistem Politik"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Korupsi
Ilustrasi(Magnific.com)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi<\/a> (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menilai tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah masih menjadi faktor utama yang mendorong praktik korupsi terus berulang.<\/p>\n

\u201cProblem utamanya adalah high cost politik. Biaya politik yang tinggi itu didominasi oleh biaya-biaya haram, yaitu candidacy buying dan vote buying. Korupsi kemudian dilakukan untuk mengembalikan modal politik sekaligus mengumpulkan modal untuk kontestasi berikutnya,\u201d kata Zaenur kepada Media Indonesia, Minggu (2\/8).<\/p>\n

<\/p>\n

Ia menjelaskan, candidacy buying merupakan praktik membeli tiket pencalonan dengan memberikan uang kepada partai politik pengusung. Sementara vote buying dilakukan melalui politik uang kepada pemilih, seperti serangan fajar dan berbagai bentuk pemberian lainnya menjelang pemungutan suara.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Korupsi Kepala Daerah Marak, Pukat UGM: Akar Masalah Ada di Sistem Politik Pragmatis<\/a><\/strong><\/p>\n

Menurut Zaenur, selama sistem politik dengan biaya tinggi tersebut tidak diperbaiki, praktik korupsi di kalangan kepala daerah akan terus berulang.\u00a0<\/p>\n

\u201cMereka melakukan korupsi bukan hanya untuk mengembalikan modal politik, tetapi juga untuk mengumpulkan modal agar bisa maju lagi pada pilkada berikutnya atau naik ke jenjang politik yang lebih tinggi. Jadi sistem politik yang sekarang itulah yang menyebabkan korupsi kepala daerah<\/a> terus berulang,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Selain biaya politik, Zaenur menilai lemahnya fungsi pengawasan di daerah turut memperbesar peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Ia mengatakan pengawasan oleh DPRD kerap tidak berjalan efektif, sementara aparat pengawas internal pemerintah (APIP) juga belum mampu mendeteksi pelanggaran sejak dini.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Maraknya Korupsi Kepala Daerah, Fahri Hamzah Usul Bentuk Peradilan Etika<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cPengawasan kepala daerah itu hampir tidak ada. Pengawasan oleh DPRD tidak berfungsi, pengawasan internal juga tidak mampu menanggulangi pelanggaran. Akibatnya, penyimpangan baru diketahui ketika sudah masuk tahap penindakan oleh aparat penegak hukum,\u201d katanya.<\/p>\n

Kondisi tersebut, lanjut Zaenur, semakin diperparah di daerah yang memiliki politik lokal bercorak oligarkis atau didominasi dinasti politik sehingga mekanisme checks and balances tidak berjalan. Akibatnya, kepala daerah tidak mendapatkan pengawasan yang memadai dari elite politik maupun DPRD.<\/p>\n

Untuk memutus mata rantai korupsi kepala daerah, Zaenur mengusulkan sejumlah langkah pembenahan. Pertama, menekan biaya politik melalui penegakan hukum yang tegas terhadap praktik politik uang, baik dalam bentuk pidana maupun sanksi administratif berupa diskualifikasi calon.\u00a0<\/p>\n

\u201cSelama ini aturan itu hampir tidak pernah ditegakkan. Kalaupun ada, sangat sedikit, dan diskualifikasi hampir tidak pernah dilakukan,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Kedua, lanjut Zaenur, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dengan merevitalisasi fungsi DPRD serta memperbaiki independensi APIP. Salah satu gagasan yang ia tawarkan ialah menempatkan inspektorat kabupaten\/kota di bawah kewenangan gubernur agar tidak mudah diintervensi oleh kepala daerah.<\/p>\n

\u201cInspektorat seharusnya memiliki posisi yang lebih independen sehingga kepala daerah tidak bisa melakukan intervensi. Selama ini APIP gagal menjadi fungsi pengawasan yang efektif, terutama ketika dugaan korupsinya justru dilakukan oleh kepala daerah,\u201d kata Zaenur.<\/p>\n

Lebih jauh, Ia menilai efek jera terhadap pelaku korupsi perlu diperkuat melalui tuntutan maksimal, perampasan aset hasil kejahatan, hingga pencabutan hak politik agar pelaku tidak kembali menduduki jabatan publik.<\/p>\n

\u201cMereka harus dituntut secara maksimal, harta hasil kejahatannya harus dirampas, dan hak politiknya dicabut sehingga tidak bisa kembali ke dunia politik. Di sisi lain, pendidikan politik kepada masyarakat juga penting karena pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan kualitas pemimpin melalui pilihan politiknya,\u201d pungkasnya. (H-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ilustrasi(Magnific.com) PENELITI Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Zaenur Rohman, menilai tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah masih menjadi faktor utama yang mendorong praktik korupsi terus berulang. \u201cProblem utamanya adalah high cost politik. Biaya politik yang tinggi itu didominasi oleh biaya-biaya haram, yaitu candidacy buying dan vote buying. Korupsi kemudian dilakukan untuk mengembalikan modal […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":81349,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-81348","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81348","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=81348"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/81348\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/81349"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=81348"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=81348"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=81348"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}