![\"KPU](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/07\/30\/1785416570_ddf16c121ef293f47ddf.png\")
<\/p>\n
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Pemilu tidak hanya membahas aspek teknis penyelenggaraan, tetapi juga mencari solusi atas tingginya biaya politik<\/a>. Salah satu usulan yang dinilai layak dipertimbangkan ialah pemberian subsidi kampanye non-tunai melalui pemanfaatan media publik serta insentif bagi partai politik yang memperkuat keterwakilan perempuan.<\/p>\n Anggota KPU RI<\/a> August Mellaz mengatakan biaya kampanye yang terus meningkat harus menjadi perhatian dalam pembahasan revisi UU Pemilu<\/a>. \u201cKita sebenarnya sudah berupaya semaksimal mungkin dalam koridor ketentuan yang ada. Namun sebagai sebuah fenomena, isu biaya politik memang mau tidak mau harus menjadi perhatian dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu,\u201d kata August dalam diskusi publik di Kantor KPU RI, Kamis (30\/7).<\/p>\n <\/p>\n Menurutnya, subsidi tidak harus diberikan dalam bentuk bantuan dana langsung. Negara dapat mengoptimalkan frekuensi publik sebagai ruang kampanye atau memberikan insentif kepada partai politik yang mencalonkan lebih banyak perempuan.<\/p>\n