![\"Seno\"\/](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/1200x700\/news\/2024\/07\/06-afirmasi-perempuan.jpg\")
KESETARAAN gender<\/a> di negeri ini masih jauh panggang dari api. Selain soal nama ibu yang tak tercantum di ijazah anak-anaknya, seperti yang diresahkan Profesor Alimatul Qibtiah (Media Indonesia<\/em>, 3 Juli 2024), ketentuan mengenai 30% keterwakilan perempuan<\/a> di lembaga-lembaga publik juga dalam realisasinya masih sangat memprihatinkan. Sebagai contoh, dalam pencalonan dan keterpilihan di lembaga legislatif pada pemilu<\/a> lalu, yang ironisnya juga diafirmasi oleh para penyelenggara pemilu Indonesia.<\/p>\n Berbeda dengan Pemilu 2019, saat itu, unsur 30% perempuan merupakan salah satu syarat untuk partai politik menjadi peserta pemilu, meskipun pada faktanya hanya menjadi vote getter<\/em><\/em>, atau sekadar pelengkap untuk memenuhi ketentuan undang-undang (UU). Secara manajerial, tidak ada upaya yang serius dari organisasi partai untuk menjadikan perempuan terpilih dalam pemilu.\n<\/p>\n Selengkapnya baca di epaper Media Indonesia https:\/\/epaper.mediaindonesia.com\/detail\/afirmasi-keterwakilan-perempuan-hanya-formalitas<\/a> <\/p>\n<\/div>\n