cover<\/em> cerita dari sudut pandang kami,\u201d kata Utari.<\/p>\nSelain itu, Utari menyoroti proses penggeledahan rumah yang dilakukan pada malam hari, penahanan yang menurutnya dilakukan sebelum pemeriksaan, hingga putusan pengadilan yang dinilai hanya mengulang isi dakwaan.<\/p>\n
\u201cKami semakin merasa dikriminalisasi atas nama hukum,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Pengalaman serupa disampaikan Dwi Afrianti Nurfajri atau Ririe, istri Ibrahim Arief (Ibam). Ia mempertanyakan sejumlah prosedur dalam penanganan perkara yang menjerat suaminya.<\/p>\n
Menurut Ririe, rumah mereka digeledah menggunakan surat yang tidak mencantumkan nama Ibam. Dari penggeledahan tersebut, kata dia, aparat hanya menyita telepon genggam dan tidak menemukan barang berharga maupun uang tunai.<\/p>\n
Ririe juga mengungkapkan Ibam dijemput paksa pada pemanggilan pertama meski keluarga telah mengajukan permohonan penundaan pemeriksaan karena yang bersangkutan harus menjalani tindakan kateterisasi jantung.<\/p>\n
\u201cJaksa mengabaikan, sehingga Mas Ibam kena serangan jantung saat ditahan,\u201d ujarnya.<\/p>\n
Sementara itu, Reisha atau Rei, istri mantan Direktur Utama BRI Ventures Nicko Widjaja, mengatakan keluarganya baru mengetahui perubahan status hukum suaminya setelah pemeriksaan kedua sebagai saksi.<\/p>\n
Menurut dia, Nicko sebelumnya memenuhi pemeriksaan secara kooperatif dan menyerahkan telepon genggam kepada penyidik. Namun setelah pemeriksaan tersebut, Nicko ditetapkan sebagai tersangka.<\/p>\n
\u201cNyatanya Nicko enggak pulang lagi sampai hari ini, menjadi tersangka tanpa penjelasan yang cukup jelas buat kami keluarga,\u201d kata Rei.<\/p>\n
Ia juga mempertanyakan sejumlah aspek dalam proses persidangan, termasuk audit yang dilakukan setelah penetapan tersangka serta penggunaan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).<\/p>\n
Menurut Rei, dalam persidangan BPKP menyampaikan bahwa kerugian investasi terjadi saat dana ditransfer kepada perusahaan rintisan. Padahal, menurutnya, investasi modal ventura memang memiliki jangka waktu tertentu untuk mengetahui apakah investasi tersebut menghasilkan keuntungan atau kerugian.<\/p>\n
Selain itu, Rei mengaku keluarganya sempat mendapat pesan agar tidak terlalu vokal selama proses persidangan maupun di ruang publik.<\/p>\n
\u201cKami tidak pernah meminta perlakuan khusus, kami hanya warga negara Indonesia saja. Kami berharap setiap proses hukum yang adil, dengan standar yang sama bagi semua warga negaranya,\u201d ujarnya.<\/p>\n
KELOPAK Minta Penegakan Hukum yang Setara<\/h2>\n
Dalam kesempatan tersebut, KELOPAK menyampaikan pernyataan sikap yang menekankan pentingnya penghentian praktik kriminalisasi melalui instrumen hukum serta perlunya perlindungan terhadap keputusan bisnis yang diambil dengan iktikad baik.<\/p>\n
Mereka juga meminta aparat penegak hukum menjalankan penanganan perkara secara independen, profesional, bebas dari intervensi, serta mengedepankan prinsip equality before the law.<\/em><\/p>\nTII Soroti Konsistensi Penegakan Hukum<\/h2>\n
Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Danang Widoyoko menilai kesaksian para keluarga tersebut menunjukkan adanya persepsi mengenai ketidakseragaman penegakan hukum.<\/p>\n
Ia juga menyinggung penanganan perkara yang melibatkan mantan Jampidsus Febrie Adriansyah sebagai salah satu contoh yang memunculkan perhatian publik terkait konsistensi proses hukum.<\/p>\n
\u201cKita sudah melihat langsung emas 74 kg, uang dalam berbagai mata uang negara lain dalam jumlah besar. Kita semua tidak sebodoh itu untuk mengetahui ada sesuatu yang janggal di kasus itu,\u201d kata Danang.<\/p>\n
Selain itu, Danang mengingatkan bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia pada 2025 turun menjadi 34 dari sebelumnya 37 pada 2024. Posisi Indonesia juga turun dari peringkat 99 menjadi 109.<\/p>\n
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup diukur dari banyaknya perkara yang diproses, tetapi juga dari kualitas dan konsistensi penegakan hukumnya.<\/p>\n
Perlindungan Keputusan Bisnis<\/h2>\n
Danang juga menilai diperlukan penguatan implementasi prinsip Business Judgment Rule <\/em>(BJR) agar para direksi yang mengambil keputusan bisnis dengan iktikad baik memperoleh kepastian hukum.<\/p>\nPrinsip tersebut sebenarnya telah diatur dalam Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Ketentuan itu menyatakan anggota direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian perseroan apabila dapat membuktikan bahwa kerugian bukan akibat kesalahan atau kelalaiannya, keputusan diambil dengan iktikad baik dan kehati-hatian, tidak memiliki benturan kepentingan, serta telah berupaya mencegah timbulnya kerugian.<\/p>\n
Menurut Danang, kepastian mengenai perlindungan terhadap keputusan bisnis diperlukan agar para pengelola perusahaan, termasuk BUMN, tidak ragu mengambil keputusan yang sah karena khawatir berujung pada proses pidana.<\/p>\n
Senada, KELOPAK menilai kepastian hukum terhadap risiko bisnis penting untuk menjaga iklim investasi. Menurut mereka, apabila keputusan bisnis yang diambil sesuai prosedur tetap berisiko dipidanakan, kondisi tersebut dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan ekonomi di Indonesia. (E-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":".(Dok Kelopak) SEJUMLAH istri dari terdakwa maupun terpidana dalam berbagai perkara pidana menyuarakan perlunya penegakan hukum yang menjunjung prinsip kesetaraan di depan hukum (equality before the law). Mereka menilai setiap warga negara seharusnya memperoleh perlakuan yang sama dalam seluruh proses hukum, mulai dari penyelidikan hingga persidangan. Aspirasi tersebut disampaikan dalam forum yang digelar Kelompok Perempuan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":75990,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-75989","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75989","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=75989"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/75989\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/75990"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=75989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=75989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=75989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"KELOPAK](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/07\/22\/1784729422_315e6c68f058387f73fd.jpeg\")