{"id":74285,"date":"2026-07-19T09:06:37","date_gmt":"2026-07-19T09:06:37","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/07\/19\/icw-duga-mutasi-asn-kemenpu-terkait-kebocoran-dokumen-dody-minta-bkn-turun-tangan\/"},"modified":"2026-07-19T09:06:37","modified_gmt":"2026-07-19T09:06:37","slug":"icw-duga-mutasi-asn-kemenpu-terkait-kebocoran-dokumen-dody-minta-bkn-turun-tangan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/07\/19\/icw-duga-mutasi-asn-kemenpu-terkait-kebocoran-dokumen-dody-minta-bkn-turun-tangan\/","title":{"rendered":"ICW Duga Mutasi ASN KemenPU Terkait Kebocoran Dokumen Dody, Minta BKN Turun Tangan"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"ICW
Ilustrasi(Dok Istimewa)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

INDONESIA Corruption Watch (ICW<\/a>) menilai mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perlu mendapat perhatian serius. ICW menduga kebijakan tersebut berkaitan dengan bocornya dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat yang sempat beredar di media sosial dan memunculkan sorotan publik karena mencantumkan istri serta anak menteri dalam rombongan perjalanan.<\/p>\n

Koordinator Divisi Edukasi Publik ICW, Nisa Zonzoa, mengatakan mutasi memang merupakan kewenangan seorang menteri. Namun, pelaksanaannya harus tetap berlandaskan sistem merit, kebutuhan organisasi, dan alasan yang objektif.<\/p>\n

<\/p>\n

\u201cMutasi ASN<\/a> di Kementerian PU patut diduga berhubungan dengan bocornya dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU, Dody Hanggodo ke Amerika Serikat yang beredar di media sosial, di mana istri dan anaknya turut serta dalam perjalanan tersebut,\u201d kata Nisa dalam keterangan yang diterima Media Indonesia, Minggu (19\/7).\u00a0<\/p>\n

Baca juga :\u00a0ICW: Dugaan Korupsi Batu Bara Jadi Alarm Penting Keterbukaan Kontrak Pengadaan<\/a><\/strong><\/p>\n

Ia menegaskan, kewenangan mutasi tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, terlebih apabila dilakukan setelah mencuat dugaan pelanggaran.<\/p>\n

\u201cSatu sisi, mutasi ASN memang merupakan kewenangan menteri, namun harus didasarkan pada sistem merit, kebutuhan lembaga, dan alasan yang objektif. Ketika mutasi dilakukan setelah mencuat dugaan pelanggaran, patut diduga ada upaya pembungkaman dan penyalahgunaan wewenang,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Menurut Nisa, pemerintah harus memastikan seluruh proses mutasi dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk tindakan balasan terhadap ASN yang mengungkap dugaan penyimpangan.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Kepala dan Wakil Kepala BGN Rangkap Jabatan di BUMN, ICW Laporkan ke Ombudsman<\/a><\/strong><\/p>\n

\u201cPemerintah perlu memastikan proses mutasi dilakukan secara transparan agar tidak menimbulkan persepsi adanya tindakan balasan terhadap ASN yang mengungkap dugaan penyimpangan,\u201d ucapnya.<\/p>\n

ICW juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap pelapor dugaan pelanggaran (whistleblower) di lingkungan birokrasi. Menurut Nisa, perlindungan tersebut menjadi syarat utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berintegritas.<\/p>\n

\u201cPerlindungan whistleblower merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan birokrasi yang akuntabel dan berintegritas. Tanpa perlindungan yang memadai, ASN akan enggan melaporkan dugaan pelanggaran karena khawatir terhadap dampak pada karier maupun tekanan lainnya,\u201d katanya.<\/p>\n

Ia mengingatkan, apabila ASN merasa pelaporan justru berisiko terhadap kariernya, maka praktik korupsi, penyalahgunaan wewenang, maupun konflik kepentingan akan semakin sulit terungkap.<\/p>\n

\u201cApabila ASN merasa melapor justru berisiko terhadap kariernya, maka potensi korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan akan semakin sulit terungkap. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat melemahkan budaya integritas di birokrasi,\u201d ujar Nisa.<\/p>\n

Karena itu, ICW mendesak Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mengawasi proses mutasi tersebut.<\/p>\n

\u201cKemenPAN-RB dan BKN perlu memastikan proses mutasi tetap berpedoman pada merit system, mengevaluasi apabila terdapat indikasi tindakan balasan terhadap pelapor, serta memperkuat mekanisme perlindungan whistleblower di lingkungan ASN,\u201d tuturnya.<\/p>\n

Lebih lanjut, Nisa menegaskan bahwa penguatan integritas birokrasi tidak hanya diwujudkan melalui penindakan terhadap pelaku korupsi, tetapi juga dengan memberikan perlindungan kepada ASN yang berani mengungkap dugaan penyimpangan.<\/p>\n

\u201cIntegritas birokrasi tidak hanya dibangun dengan menghukum pelaku korupsi, tetapi juga dengan melindungi ASN yang berani melaporkan dugaan penyimpangan,\u201d katanya.<\/p>\n

Dalam kesempatan itu, ICW juga mengkritik sikap Menteri PU Dody Hanggodo dalam merespons polemik tersebut.<\/p>\n

\u201cMenteri PU, Dody Hanggodo, sebaiknya berhenti memberikan pernyataan yang arogan karena akhirnya memberikan kesan defensif dan berbuat sewenang-wenang,\u201d pungkasnya. (H-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ilustrasi(Dok Istimewa) INDONESIA Corruption Watch (ICW) menilai mutasi aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) perlu mendapat perhatian serius. ICW menduga kebijakan tersebut berkaitan dengan bocornya dokumen rencana perjalanan dinas Menteri PU Dody Hanggodo ke Amerika Serikat yang sempat beredar di media sosial dan memunculkan sorotan publik karena mencantumkan istri serta anak […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":74286,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-74285","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74285","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74285"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/74285\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/74286"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74285"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=74285"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=74285"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}