![\"Pakar](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/07\/19\/1784435412_8164ffb577f026df3014.png\")
<\/p>\n
PENGAMAT komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyebut mahalnya ongkos politik menjadi salah satu pemicu kepala daerah melakukan korupsi memang memiliki dasar. Menurutnya, sejak proses pencalonan hingga penghitungan suara, seorang kandidat harus mengeluarkan biaya yang sangat besar.<\/p>\n
\u201cMahalnya ongkos politik pilkada memang ada benarnya. Sebab, dalam pilkada mulai dari pencalonan hingga penghitungan suara semuanya memerlukan uang yang tidak sedikit,\u201d kata Jamiluddin kepada Media Indonesia, Minggu (19\/7).<\/p>\n
<\/p>\n
Mantan Dekan FIKOM IISIP Jakarta itu menjelaskan, beban biaya sudah muncul sejak tahap pencalonan. Calon kepala daerah, kata dia, kerap harus menyiapkan mahar politik<\/a> untuk memperoleh rekomendasi partai.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Pakar HTN: Revisi UU Pemilu Jangan Jadi Mainan Elite, Perketat Pengawasan Presiden<\/a><\/strong><\/p>\n \u201cSaat mengajukan pencalonan saja sudah diperlukan mahar politik. Calon untuk mendapatkan rekomendasi dari partai politik harus merogoh kocek miliaran,\u201d ujarnya.<\/p>\n Ia mencontohkan, apabila satu kursi DPRD dikonversi senilai Rp500 juta dan seorang calon bupati atau wali kota membutuhkan dukungan 30 kursi, maka dana yang harus disiapkan untuk mahar politik dapat mencapai sekitar Rp15 miliar.<\/p>\n Selain itu, biaya kampanye juga tidak kecil. Menurut Jamiluddin, kebutuhan kampanye dapat mencapai Rp10 miliar hingga Rp15 miliar untuk membiayai akomodasi dan alat peraga kampanye.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Formappi Minta Komisi II DPR Segera Buka Draf Revisi UU Pemilu ke Publik<\/a><\/strong><\/p>\n Akan tetapi, ia menilai pengeluaran terbesar justru berasal dari praktik politik uang dan pengamanan suara.<\/p>\n \u201cAnggaran tersebut belum termasuk untuk serangan fajar atau politik uang. Besar anggaran untuk politik uang sangat tergantung dari jumlah pemilih yang diperlukan. Semakin banyak jumlah pemilih yang dibutuhkan, akan semakin besar anggaran untuk politik uang,\u201d katanya.<\/p>\n Jamiluddin menekankan, calon kepala daerah juga masih harus menyediakan anggaran bagi saksi di tempat pemungutan suara (TPS). Menurutnya, langkah itu dilakukan karena belum adanya jaminan penuh bahwa suara yang diperoleh kandidat akan tetap aman hingga proses penghitungan selesai.<\/p>\n \u201cKalau ada 6.000 TPS, maka diperlukan minimal 6.000 saksi. Kalau setiap saksi dibayar Rp300 ribu, maka diperlukan anggaran sekitar Rp1,8 miliar,\u201d ujarnya.<\/p>\n Selain saksi, kandidat juga masih harus membiayai tim teknologi informasi (IT) untuk mengumpulkan hasil penghitungan suara dari setiap TPS sebagai bentuk pembanding terhadap hasil resmi penyelenggara pemilu. \u201cJadi, tingginya biaya pilkada karena adanya mahar politik, politik uang, anggaran saksi, dan anggaran untuk tim IT. Kalau anggaran tersebut dapat ditiadakan, seharusnya anggaran yang harus dikeluarkan calon pada pilkada tidak terlalu besar. Sebab, calon hanya mengeluarkan anggaran untuk kampanye dan tim kampanyenya,\u201d jelasnya.<\/p>\n Lebih lanjut, Ia pun menilai anggapan bahwa sistem pilkada langsung menjadi penyebab mahalnya biaya politik tidak sepenuhnya tepat.<\/p>\n \u201cPengeluaran pilkada yang besar bukan karena sistem pilkadanya. Pengeluaran besar para calon lebih banyak untuk anggaran di luar kampanye,\u201d tegasnya.<\/p>\n Jamiluddin mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu mampu menghadirkan aturan yang lebih tegas untuk mencegah praktik mahar politik dan politik uang, sekaligus memperkuat integritas penyelenggaraan pemilu.<\/p>\n
\nAtas dasar itu, Jamiluddin menegaskan tingginya biaya pilkada lebih banyak dipicu oleh biaya di luar kegiatan kampanye.<\/p>\n