{"id":73911,"date":"2026-07-18T07:40:57","date_gmt":"2026-07-18T07:40:57","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/07\/18\/status-keanekaragaman-hayati-jawa-hingga-papua-jutaan-spesies-belum-teridentifikasi\/"},"modified":"2026-07-18T07:40:57","modified_gmt":"2026-07-18T07:40:57","slug":"status-keanekaragaman-hayati-jawa-hingga-papua-jutaan-spesies-belum-teridentifikasi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/07\/18\/status-keanekaragaman-hayati-jawa-hingga-papua-jutaan-spesies-belum-teridentifikasi\/","title":{"rendered":"Status Keanekaragaman Hayati Jawa hingga Papua Jutaan Spesies belum Teridentifikasi"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Status
Ilustrasi.(Magnific)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

PEMERINTAH\u00a0Indonesia bersama berbagai pemangku kepentingan resmi menyusun empat dokumen strategis mengenai Status Keanekaragaman Hayati<\/a> wilayah Bali-Nusa Tenggara, Jawa, Maluku, dan Papua. Dokumen ini berfungsi sebagai pilar pendukung Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plan<\/i> (IBSAP) 2025-2045, yang menyajikan potret ilmiah terkini mengenai karakteristik, potensi, hingga tantangan pengelolaan kekayaan alam di tingkat ekosistem, spesies, dan genetik.<\/p>\n

Direktur Lingkungan Hidup Kementerian PPN\/Bappenas, Nizhar Marizi, menyatakan bahwa pengelolaan keanekaragaman hayati telah menjadi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Langkah ini diimplementasikan melalui Asta Cita 2 yang berfokus pada Ekonomi Hijau.<\/p>\n

<\/p>\n

“Komitmen ini diperkuat dengan disusunnya IBSAP 2025-2045<\/a> pada 2024 sebagai kompas pengelolaan keanekaragaman hayati Indonesia,” ujar Nizhar di Jakarta, Kamis (18\/7).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Kehati Indonesia: Badak Jawa Sisa 79 Ekor\u00a0<\/a><\/strong><\/p>\n

Fondasi Data untuk Indonesia Emas 2045<\/h2>\n

Ketersediaan data ilmiah yang mutakhir dinilai menjadi fondasi krusial bagi pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based policy<\/i>). Dengan memahami kekayaan hayati yang dimiliki, pemerintah dapat menentukan langkah perlindungan, pelestarian, serta pemanfaatan berkelanjutan yang menjadi modal pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.<\/p>\n

Nizhar menekankan bahwa penyusunan dokumen ini melibatkan pendekatan whole of government<\/i> dan whole of society<\/i>. “Prosesnya melibatkan akademisi, pemerintah daerah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, hingga masyarakat lokal guna mengakomodasi berbagai perspektif dan sumber data,” tegasnya.<\/p>\n

Senada dengan hal tersebut, Direktur Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Lingkungan Hidup\/BPLH, Inge Retnowati, menyebut keanekaragaman hayati sebagai modal nasional (national capital<\/i>) dengan nilai sosial, ekonomi, dan ekologi yang tinggi. Ia menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan nilai-nilai tersebut melalui tata kelola yang berbasis saintifik.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0BRIN Perkuat Dukungan Ilmiah untuk Maksimalkan Penegakan Hukum Kehutanan<\/a><\/strong><\/p>\n

Tantangan Identifikasi Spesies<\/h2>\n

Indonesia diperkirakan memiliki lebih dari 1,5 juta spesies.\u00a0Lebih dari 30 persennya merupakan spesies endemik<\/a>. Namun, tantangan besar masih membentang karena banyak spesies yang hingga kini belum teridentifikasi dan memerlukan riset serta eksplorasi lebih mendalam.<\/p>\n

Kepala Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Andes Hamuraby Rozak, berharap dokumen ini menjadi rujukan ilmiah bagi kebijakan pembangunan yang selaras dengan konservasi. “Ilmu pengetahuan harus menjadi landasan dan kolaborasi sebagai kekuatan untuk menjaga kekayaan hayati Indonesia,” jelas Andes.<\/p>\n

Potret Kekayaan Flora di Berbagai Wilayah:<\/strong><\/p>\n