{"id":73680,"date":"2026-07-17T20:04:38","date_gmt":"2026-07-17T20:04:38","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/07\/17\/akpi-dorong-adopsi-uncitral-model-law-kepastian-hukum-kunci-tarik-investasi-dan-lindungi-dunia-usaha\/"},"modified":"2026-07-17T20:04:38","modified_gmt":"2026-07-17T20:04:38","slug":"akpi-dorong-adopsi-uncitral-model-law-kepastian-hukum-kunci-tarik-investasi-dan-lindungi-dunia-usaha","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/07\/17\/akpi-dorong-adopsi-uncitral-model-law-kepastian-hukum-kunci-tarik-investasi-dan-lindungi-dunia-usaha\/","title":{"rendered":"AKPI Dorong Adopsi UNCITRAL Model Law, Kepastian Hukum Kunci Tarik Investasi dan Lindungi Dunia Usaha"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<figure class=\"main-img\">\n                                <img decoding=\"async\" class=\"zoomable\" src=\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/07\/17\/1784299790_785f2149bc6a19b6ea5b.jpg\" alt=\"AKPI Dorong Adopsi UNCITRAL Model Law, Kepastian Hukum Kunci Tarik Investasi dan Lindungi Dunia Usaha\"\/><figcaption>Ilustrasi(Dok Istimewa)<\/figcaption><\/figure>\n<p>                                                                <!-- \/26225854,21835028929\/MediaIndonesia\/mediaindonesia.com\/300x250_3 --><\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/asosiasi-kurator-dan-pengurus-indonesia\" title=\"Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia\">ASOSIASI Kurator dan Pengurus Indonesia<\/a> (AKPI) mendorong pemerintah segera mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency sebagai bagian dari reformasi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat <a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/kepastian-hukum\" title=\"kepastian hukum\">kepastian hukum<\/a>, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkokoh daya saing Indonesia di tengah semakin pesatnya aktivitas bisnis lintas negara.<\/p>\n<p>Komitmen tersebut mengemuka dalam Indonesia Insolvency Conference (IIC) 2026 yang digelar AKPI di The Meru Bali, 16\u201317 Juli 2026. Forum internasional itu mempertemukan hakim, regulator, pembuat kebijakan, praktisi restrukturisasi dan kepailitan, akademisi, lembaga keuangan, serta pelaku usaha dari berbagai negara di kawasan Asia Pasifik untuk membahas arah pembaruan hukum kepailitan Indonesia.<\/p>\n<p><!-- \/26225854,21835028929\/MediaIndonesia\/mediaindonesia.com\/300x250_3 --><\/p>\n<p>Melalui keterangannya hari ini,Ketua Umum AKPI Dr. Jimmy Simanjuntak \u00a0menegaskan Indonesia perlu mulai menyesuaikan sistem hukum kepailitannya dengan standar internasional agar penyelesaian perkara lintas negara dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.<\/p>\n<p class=\"related-news\"><strong>Baca juga :\u00a0<a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/politik-dan-hukum\/910935\/terima-buku-anotasi-kuhap-adian-soroti-pentingnya-kepastian-hukum\" title=\"Terima Buku Anotasi KUHAP, Adian Soroti Pentingnya Kepastian Hukum\" target=\"_blank\">Terima Buku Anotasi KUHAP, Adian Soroti Pentingnya Kepastian Hukum<\/a><\/strong><\/p>\n<p>\u201cIndonesia harus membuka diri terkait bagaimana pelaksanaan putusan kepailitan yang bisa diterima di berbagai negara, begitu pula sebaliknya. Karena itu Indonesia perlu mulai menyesuaikan hukumnya. Pembahasan ini juga telah kami lakukan bersama Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum,&#8221; kata Jimmy.\u00a0<\/p>\n<p>Menurut Jimmy, hingga saat ini perkara kepailitan lintas batas masih menghadapi berbagai tantangan akibat belum adanya kerangka hukum yang komprehensif. Karena itu, AKPI berharap penerapan UNCITRAL Model Law dapat menjadi solusi untuk menciptakan kepastian hukum yang lebih baik.<\/p>\n<p>\u201cKami berharap UNCITRAL Model Law dapat diterapkan di Indonesia. Kepastian hukum dalam berbisnis akan semakin kuat, mampu meningkatkan nilai investasi, sekaligus mendukung target pembangunan ekonomi pemerintah,&#8221; tandasnya.<\/p>\n<p class=\"related-news\"><strong>Baca juga :\u00a0<a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/politik-dan-hukum\/906700\/advokat-dinilai-penyeimbang-untuk-mencapai-kepastian-hukum\" title=\"Advokat Dinilai Penyeimbang untuk Mencapai Kepastian Hukum\" target=\"_blank\">Advokat Dinilai Penyeimbang untuk Mencapai Kepastian Hukum<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Jimmy menambahkan, konferensi ini tidak hanya membahas urgensi adopsi UNCITRAL Model Law, \u00a0juga berbagai isu strategis seperti kerja sama antarperadilan dalam perkara kepailitan lintas batas, asset tracing dan asset recovery peran sektor perbankan dalam restrukturisasi internasional, penegakan hukum pidana yang berkaitan dengan kepailitan, hingga praktik terbaik restrukturisasi dari berbagai negara.\u00a0<\/p>\n<h2>Kepastian Hukum<\/h2>\n<p>Sementara itu, Wakil Menteri Investasi dan Hilirisasi\/Wakil Kepala BKPM Todotua Pasaribu menilai pembahasan mengenai reformasi hukum kepailitan memiliki hubungan erat dengan upaya pemerintah meningkatkan daya saing investasi nasional menuju target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen.<\/p>\n<p>Menurutnya, investor tidak hanya membutuhkan kemudahan dalam memperoleh perizinan, juga kepastian hukum ketika menjalankan usahanya, termasuk apabila menghadapi risiko bisnis maupun kepailitan.<\/p>\n<p>\u201cKami ingin memberikan rasa aman bagi investor. Mereka perlu pegangan yang jelas mengenai bagaimana nasib aset dan bisnis mereka jika suatu saat menghadapi persoalan, termasuk kepailitan lintas negara,&#8221; ujar Todotua.\u00a0<\/p>\n<p>Todotua menambahkan, kepastian hukum menjadi salah satu faktor utama yang dipertimbangkan investor domestik maupun asing sebelum menanamkan modal di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah mendukung berbagai upaya reformasi regulasi yang mampu menciptakan iklim usaha yang lebih sehat, transparan, dan kompetitif.\u00a0<\/p>\n<p>Indonesia Insolvency Conference 2026 juga diharapkan menjadi forum strategis untuk bertukar pengalaman internasional, menyerap praktik terbaik (<br \/>&#13;<br \/>\nbest practices), sekaligus memperkuat kolaborasi antara pemerintah, Mahkamah Agung, regulator, profesi hukum, dunia usaha, dan sektor keuangan dalam membangun <a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/sistem-hukum-kepailitan\" title=\"sistem hukum kepailitan\">sistem hukum kepailitan<\/a> Indonesia yang modern, adaptif, serta selaras dengan standar global.<\/p>\n<p>Melalui konferensi ini, AKPI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung lahirnya kerangka hukum kepailitan yang memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha, meningkatkan kepercayaan investor, dan memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi di kawasan Asia Pasifik. (H-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/ekonomi\/912007\/akpi-dorong-adopsi-uncitral-model-law-kepastian-hukum-kunci-tarik-investasi-dan-lindungi-dunia-usaha\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ilustrasi(Dok Istimewa) ASOSIASI Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) mendorong pemerintah segera mengadopsi UNCITRAL Model Law on Cross-Border Insolvency sebagai bagian dari reformasi Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Langkah tersebut dinilai menjadi fondasi penting dalam memperkuat kepastian hukum, meningkatkan kepercayaan investor, serta memperkokoh daya saing Indonesia di tengah semakin pesatnya aktivitas bisnis lintas [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":73681,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-73680","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73680","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=73680"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/73680\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/73681"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=73680"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=73680"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=73680"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}