![\"12](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/07\/06\/1783344366_e91720ae58d608b7ef67.jpg\")
<\/p>\n
MENJELANG fase akhir sidang judicial review<\/a> <\/em>Undang-Undang Cipta Kerja<\/a> di Mahkamah Konstitusi<\/a>, dukungan akademik terhadap keberadaan Badan Bank Tanah<\/a> menguat.<\/p>\n <\/p>\n Sebanyak 12 akademisi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menyerahkan pendapat hukum atau\u00a0amicus curiae<\/a>\u00a0<\/em>kepada MK. Dokumen itu disampaikan dua hari sebelum agenda penyampaian kesimpulan sidang, sekaligus menjadi masukan independen bagi majelis hakim dalam menilai konstitusionalitas Badan Bank Tanah.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Jalan Baru Legislasi di Indonesia<\/a><\/strong><\/p>\n Para akademisi menekankan, pendapat hukum tersebut tidak dimaksudkan untuk mendukung pemohon maupun pemerintah. Kajian itu, menurut mereka, disusun sebagai kontribusi ilmiah yang bertumpu pada pendekatan filosofis, konstitusional, dan realitas sosial yang berkembang di masyarakat.<\/p>\n \u201cKami yang tergabung dalam 12 akademisi ini menyampaikan pendapat hukum sebagai\u00a0amicus curiae<\/em>. Kami tidak memihak pemohon maupun pemerintah. Kajian yang kami sampaikan dilihat dari sisi filosofis, konstitusional, serta fakta-fakta sosial yang sedang berlangsung,\u201d ujar Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, M. Hadin Muhjad.<\/p>\n Dalam dokumen tersebut, para akademisi berpandangan bahwa keberadaan Badan Bank Tanah tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebaliknya, lembaga itu dinilai sejalan dengan mandat Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Hakim MK Saldi Isra Tegaskan Uji UU tak Boleh Berbasis Kasus Roy Suryo Cs<\/a><\/strong><\/p>\n