![\"Kemenkes](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/07\/03\/1783078811_9a1bcb3069f1bf1ffb36.png\")
<\/p>\n
DIREKTUR Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kemenkes<\/a>, Yuli Farianti, menyebut tenaga kesehatan atau medis termasuk dokter yang mengalami intimidasi, perundungan, atau lain-lain bisa meninggalkan layanan.<\/p>\n “Pasal 273 Ayat (2) UU 17\/2023 tentang Kesehatan menegaskan bahwa setiap tenaga kesehatan dan tenaga medis dapat menghentikan pelayanan kesehatan apabila memperoleh perlakuan yang tidak sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya termasuk tindakan kekerasan, pelecehan, dan perundungan,” kata Yuli dalam diskusi secara daring, Jumat (3\/7).<\/p>\n <\/p>\n Tenaga medis dan tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan atas keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan. Hal itu diatur pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) bahwa pimpinan fasyankes wajib melakukan perlindungan hukum dalam pencegahan melalui, melakukan mitigasi resiko sesuai dengan harkat martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai sosial budaya, termasuk tindakan kekerasan pelecehan dan perlindungan.<\/p>\n “Jadi pada saat dilakukan itu (intimidasi dan sebagainya), fasyankes harus berada di depan. Apalagi dilakukan pada IGD, yang merupakan depannya dari fasilitas pelayanan kesehatan. Tenaga kesehatan dan tenaga medis yang menghentikan layanan kesehatan<\/a>, harus mendapatkan perlindungan hukum dari fasyankes pemda dan pemerintah pusat,” jelas dia.<\/p>\n Penghentian pelayanan sepanjang bukan dalam rangka tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kedisabilitasan seseorang pada keadaan gawatdarurat dalam penyelamatan. Jadi clear sekali bahwa perlindungan terkait dengan regulasi, perlindungan namit nakes<\/a> telah diatur dalam regulasi mulai dari UU, PP, dan Permenkes. (Iam\/P-3)\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n