KKP Dorong Ekonomi Biru Berbasis Tapak<\/a><\/strong><\/p>\nSelanjutnya pembangunan Kawasan Tambak Udang Terintegrasi di Waingapu seluas 2.000 hektare sebagai kawasan budidaya udang modern yang ramah lingkungan, serta program Modernisasi Kapal Perikanan untuk meningkatkan produktivitas, daya saing nelayan, dan mendukung kebijakan penangkapan ikan terukur.\u00a0<\/p>\n
Dalam implementasinya, sambung Menteri Trenggono, PKPN sektor kelautan dan perikanan, dilaksanakan dengan pendekatan bottom-up, yaitu melalui pelibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program. Pendekatan ini memastikan program yang dijalankan menjawab kebutuhan dan potensi lokal, memperkuat rasa memiliki (ownership) masyarakat, serta meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan pembangunan di wilayah pesisir.<\/p>\n
“Seluruh program yang direncanakan harus kita kawal bersama hingga tahap implementasi agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, penguatan ketahanan pangan, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.<\/p>\n
Sebagai bentuk penguatan sinergi antarkementerian dan pemerintah daerah, Rakornas turut menghadirkan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Wakil Menteri Dalam Negeri Komjen Pol (Purn) Akhmad Wiyagus, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto.\u00a0<\/p>\n
Pada kesempatan tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara KKP dan PLN, Gubernur NTB, dan Aspeksindo, serta penandatangan dokumen Perjanjian Kerja Sama antara KKP dengan Baharkam Polri, PT Garam, dan Pertamina Patra Niaga. Kolaborasi ini sebagai landasan penguatan koordinasi dalam pelaksanaan PKPN sekot kelautan perikanan.<\/p>\n
“Swasembada adalah kedaulatan, dan kedaulatan adalah kehormatan bangsa. Karena itu pemerintah harus berpihak kepada petani, nelayan, dan peternak. Selama ini kita terlalu bergantung pada impor berbagai komoditas pangan. Ke depan, kita ingin mengubah paradigma itu melalui pemberdayaan pelaku utama pangan agar mereka semakin produktif, sejahtera, dan memiliki daya saing,” ujar Zulkifli Hasan.<\/p>\n
Zulkifli menilai pelaksanaan enam PKPN sektor kelautan perikanan akan meningkatkan posisi tawar nelayan dan memperkuat rantai pasok pangan nasional. “Jika program ini dilakukan konsisten dan didukung pemerintah daerah serta pemangku kepentingan, saya optimistis Indonesia tak cuma mampu memenuhi kebutuhan protein dalam negeri, tapi juga jadi kekuatan baru sebagai eksportir produk perikanan dunia.”<\/p>\n
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto menegaskan komitmen DPR RI untuk terus mendukung berbagai program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan, terutama yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir. Menurutnya, Komisi IV akan memastikan dukungan melalui fungsi penganggaran, legislasi, dan pengawasan agar seluruh program strategis KKP dapat berjalan optimal.<\/p>\n
“Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih jadi salah satu program yang kami dukung penuh karena kami melihat secara langsung manfaatnya dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di sejumlah daerah,” ujarnya.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Ilustrasi(Dok Ist) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengajak semua kementerian\/lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, hingga masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pelaksanaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sektor kelautan dan perikanan.\u00a0 Ajakan ini disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) bertema Akselerasi PKPN Sektor KP Mendukung Swasembada Pangan, […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":66394,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-66393","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66393","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=66393"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/66393\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/66394"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=66393"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=66393"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=66393"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"KKP](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/07\/03\/1783041241_fc2a17de5889b59cdfde.jpg\")