{"id":66312,"date":"2026-07-02T20:25:37","date_gmt":"2026-07-02T20:25:37","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/07\/02\/dokter-tifa-tolak-restorative-justice-dan-ajukan-perlawanan-di-kasus-dugaan-ijazah-palsu-jokowi\/"},"modified":"2026-07-02T20:25:37","modified_gmt":"2026-07-02T20:25:37","slug":"dokter-tifa-tolak-restorative-justice-dan-ajukan-perlawanan-di-kasus-dugaan-ijazah-palsu-jokowi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/07\/02\/dokter-tifa-tolak-restorative-justice-dan-ajukan-perlawanan-di-kasus-dugaan-ijazah-palsu-jokowi\/","title":{"rendered":"Dokter Tifa Tolak Restorative Justice dan Ajukan Perlawanan di Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Dokter
Terdakwa kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Tifauzia Tyassuma (Dokter Tifa) usai sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2\/7\/2026).(Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

TERDAKWA kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), Tifauzia Tyassuma atau yang akrab disapa Dokter Tifa<\/a>, secara tegas menolak upaya keadilan restoratif (restorative justice<\/em>). Sikap hukum ini disampaikan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (2\/7).<\/p>\n

“Berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat, pertama saya tidak akan melakukan Restorative Justice<\/em>,” ujar Dokter Tifa di hadapan majelis hakim.<\/p>\n

<\/p>\n

Dalam persidangan tersebut, Hakim Ketua Christina Endarwati sebenarnya telah memaparkan adanya peluang penyelesaian perkara melalui jalur perdamaian. Hal ini merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 yang memungkinkan terdakwa mengupayakan perdamaian dengan pihak pelapor, dalam hal ini Jokowi, terutama untuk pasal-pasal dakwaan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Roy Suryo dan Dokter Tifa tak Ditahan Kejaksaan, Kubu Jokowi Duga Ada Intervensi<\/a><\/strong><\/p>\n

Selain restorative justice<\/em>, hakim juga memberikan pilihan lain sesuai prosedur hukum, yakni mengakui dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 Ayat (1) atau Pasal 206 Ayat (1), atau mengajukan perlawanan terhadap dakwaan jaksa.<\/p>\n

Penjelasan hakim mengenai opsi-opsi tersebut sempat memicu reaksi riuh dari pengunjung sidang. Sorak-sorai pengunjung membuat Hakim Christina harus memberikan teguran keras demi menjaga ketertiban persidangan.<\/p>\n

“Tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Hormati juga terdakwa yang sedang menyampaikan haknya di persidangan,” tegas hakim merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2020 dan KUHAP.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Roy Suryo dan Dokter Tifa Keluar dari RS Polri, Langsung Dibawa ke Polda<\/a><\/strong><\/p>\n

Menolak Plea Bargain<\/h3>\n

Setelah berkonsultasi dengan tim penasihat hukumnya, Dokter Tifa tidak hanya menolak restorative justice<\/em>, tetapi juga menyatakan menolak mekanisme plea bargain<\/em> atau pengakuan bersalah secara sukarela untuk mendapatkan keringanan hukuman. Ia memilih untuk menempuh jalur perlawanan hukum terhadap dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU).<\/p>\n

Majelis hakim kemudian mengonfirmasi sikap tersebut dan memberikan waktu bagi tim penasihat hukum terdakwa untuk menyiapkan langkah hukum selanjutnya atas dakwaan jaksa.<\/p>\n

Dokter Tifa menghadapi dakwaan berlapis. Dalam dakwaan primair, ia dijerat dengan Pasal 434 ayat (1) juncto Pasal 441 ayat (1) juncto Pasal 126 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sebagai alternatif, jaksa juga menyertakan Pasal 310 ayat (1) KUHP.<\/p>\n

Tak hanya itu, jaksa menjerat terdakwa dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni:<\/p>\n