{"id":65870,"date":"2026-07-02T01:10:46","date_gmt":"2026-07-02T01:10:46","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/07\/02\/rieke-diah-pitaloka-desak-polda-ntt-usut-kematian-dr-icha-di-ttu\/"},"modified":"2026-07-02T01:10:46","modified_gmt":"2026-07-02T01:10:46","slug":"rieke-diah-pitaloka-desak-polda-ntt-usut-kematian-dr-icha-di-ttu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/07\/02\/rieke-diah-pitaloka-desak-polda-ntt-usut-kematian-dr-icha-di-ttu\/","title":{"rendered":"Rieke Diah Pitaloka Desak Polda NTT Usut Kematian dr. Icha di TTU"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Rieke
Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka(MI\/Susanto)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

ANGGOTA DPR RI<\/a>, Rieke Diah Pitaloka<\/a>, memberikan perhatian serius terhadap kasus meninggalnya dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni (dr. Icha) di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT<\/a>). Kasus ini mencuat setelah adanya dugaan tekanan psikologis dan intimidasi yang dialami sang dokter saat bertugas di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSU Leona Kefamenanu<\/a>.<\/p>\n

Rieke mengapresiasi langkah cepat Partai Golkar, PKB, dan PDI Perjuangan yang segera menyikapi dugaan keterlibatan kader mereka yang menjabat sebagai anggota DPRD<\/a> Kabupaten TTU. Namun, ia menegaskan bahwa sanksi internal partai tidaklah cukup.<\/p>\n

<\/p>\n

“Masyarakat harus tahu bahwa tidak ada pejabat publik yang bisa mengintervensi tenaga kesehatan<\/a> dalam melayani masyarakat sesuai SOP medis. Sanksi organisasi maupun etik partai tidak dapat menggantikan proses hukum pidana,” tegas Rieke.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Kemenkes Usut Dugaan Intimidasi Dokter Icha di RS Leona Kefamenanu NTT<\/a><\/strong><\/p>\n

Dugaan Pelanggaran di Area Terbatas<\/h3>\n

Rieke mengingatkan bahwa IGD merupakan restricted area<\/i> atau area terbatas yang wajib steril demi keselamatan pasien dan keamanan tenaga medis. Hal ini diatur dalam standar internasional seperti WHO dan JCI, serta regulasi pelayanan kegawatdaruratan di Indonesia.<\/p>\n

Ia juga menyoroti aspek Hak Asasi Manusia (HAM) terkait dugaan tekanan psikologis berat oleh pejabat publik (state actor<\/i>). Menurutnya, tindakan tersebut harus diuji dalam perspektif larangan penyiksaan atau perlakuan kejam yang merendahkan martabat, sesuai dengan UU Nomor 5 Tahun 1998 tentang ratifikasi Convention Against Torture<\/i> (CAT).<\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n
Aspek Terkait<\/th>\n

<\/p>\n

Detail Informasi<\/th>\n


\n\t\t<\/tr>\n

\n\t<\/thead>\n

<\/p>\n

Korban<\/b><\/td>\n

<\/p>\n

dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni (dr. Icha)<\/td>\n


\n\t\t<\/tr>\n

<\/p>\n

Lokasi Kejadian<\/b><\/td>\n

<\/p>\n

IGD RSU Leona Kefamenanu, Kabupaten TTU, NTT<\/td>\n


\n\t\t<\/tr>\n

<\/p>\n

Oknum Terlibat (Dugaan)<\/b><\/td>\n

<\/p>\n

Therensius Lazakar, Norbertus Tubani, Veronika Lake (Anggota DPRD TTU<\/a>)<\/td>\n


\n\t\t<\/tr>\n

<\/p>\n

Dasar Hukum Perlindungan<\/b><\/td>\n

<\/p>\n

UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan<\/td>\n


\n\t\t<\/tr>\n

<\/p>\n

Potensi Pasal Pidana<\/b><\/td>\n

<\/p>\n

Pasal 462, 466, 468, serta Pasal 58 jo Pasal 59 KUHP<\/td>\n


\n\t\t<\/tr>\n


\n\t<\/tbody>\n


\n<\/table>\n

Penerapan Pasal Berlapis dan Mens Rea<\/h3>\n

Politisi PDI Perjuangan ini mendesak penyidik untuk mendalami indikasi mens rea<\/i> atau niat jahat. Para terlapor diduga sadar menggunakan kewibawaan jabatannya untuk memasuki ruang medis yang dapat menimbulkan tekanan psikologis serius bagi tenaga medis.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Koalisi Advokasi Perempuan Minta Parpol tak Lindungi Anggota DPRD dalam Kasus Dokter Icha<\/a><\/strong><\/p>\n

“Apabila penyidikan membuktikan adanya hubungan kausal antara intimidasi dan meninggalnya korban, penyidik patut mempertimbangkan pemberatan pidana bagi pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya,” tambahnya.<\/p>\n

Peringatan untuk Pemerintah Kabupaten TTU<\/h3>\n

Terkait rencana Bupati TTU untuk mengevaluasi atau membekukan izin operasional RSU Leona Kefamenanu, Rieke meminta agar kebijakan tersebut diambil secara proporsional. Ia mengingatkan bahwa rumah sakit tersebut melayani hampir 90% peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (PBI) di Kabupaten TTU.<\/p>\n

“Akuntabilitas rumah sakit penting, tetapi jangan sampai mengorbankan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujarnya.<\/p>\n

Tuntutan Rieke Diah Pitaloka<\/h3>\n

Sebagai penutup, Rieke menyampaikan tiga poin desakan utama:<\/p>\n