{"id":64877,"date":"2026-06-30T04:54:55","date_gmt":"2026-06-30T04:54:55","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/30\/pakar-minta-revisi-uu-pemilu-petakan-delik-di-setiap-tahapan-utamakan-sanksi-nonpenjara\/"},"modified":"2026-06-30T04:54:55","modified_gmt":"2026-06-30T04:54:55","slug":"pakar-minta-revisi-uu-pemilu-petakan-delik-di-setiap-tahapan-utamakan-sanksi-nonpenjara","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/30\/pakar-minta-revisi-uu-pemilu-petakan-delik-di-setiap-tahapan-utamakan-sanksi-nonpenjara\/","title":{"rendered":"Pakar Minta Revisi UU Pemilu Petakan Delik di Setiap Tahapan, Utamakan Sanksi Nonpenjara"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Pakar
Ilustrasi(Dok Istimewa)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

PAKAR Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin, Aswanto meminta pembentuk undang-undang memetakan potensi tindak pidana pada setiap tahapan pemilu serta mengubah orientasi pemidanaan dari penjara menuju sanksi nonfisik. Hal itu untuk merespon sinkronisasi hukum pidana dalam revisi Undang-Undang Pemilu dengan KUHP<\/a> dan KUHAP<\/a> baru\u00a0<\/p>\n

Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2014-2019 itu mengatakan harmonisasi harus dimulai dengan menyesuaikan seluruh rumusan tindak pidana pemilu dengan ketentuan umum dalam Buku I KUHP baru sebagaimana diperintahkan Pasal 613. Menurutnya, pemetaan delik harus dilakukan agar tidak menimbulkan kekosongan norma dan perbedaan tafsir hukum.<\/p>\n

<\/p>\n

\u201cKalau kita mau serius, sebenarnya semua tahapan pemilu itu potensial ada pelanggaran pidana di sana. Karena itu harus mulai dipetakan sejak setiap tahapan, sehingga kita bisa merumuskan pasal yang tepat pada seluruh tahapan pemilu,\u201d kata Aswanto di Kantor Bawaslu RI Jakarta, Senin (29\/6).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Jaksa Agung Soroti Kendala Implementasi KUHP-KUHAP Baru, Regulasi Turunan Belum Lengkap<\/a><\/strong><\/p>\n

Ia menilai rumusan delik yang jelas akan memudahkan aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana pemilu dan mengurangi perdebatan di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).<\/p>\n

\u201cKalau rumusannya sudah jelas, tidak perlu lagi ada perdebatan soal unsur pidananya. Potensi perbedaan di Gakkumdu bisa terjadi kalau rumusannya tidak jelas,\u201d ujar Aswanto.<\/p>\n

Berdasarkan pengalamannya sebagai ahli dalam sejumlah perkara pidana pemilu, Aswanto mengaku banyak kasus berhenti di Gakkumdu karena terjadi perbedaan pandangan antara unsur Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur pidana.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Evaluasi UU Tipikor, Baleg DPR Gelar RDPU Bersama Pakar Pidana hingga Mantan Pimpinan KPK<\/a><\/strong><\/p>\n

Selain memperjelas delik, Aswanto juga menekankan bahwa revisi UU Pemilu<\/a> harus mengikuti perubahan paradigma pemidanaan dalam KUHP baru. Menurutnya, tujuan pemidanaan kini tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan perbaikan sehingga jenis sanksi yang dipilih juga harus berubah.<\/p>\n

\u201cTujuan pemidanaan tidak lagi untuk pembalasan, tetapi untuk perbaikan. Karena itu, ke depan tindak pidana pemilu mestinya lebih banyak dijatuhi pidana pengawasan, pidana denda, atau pidana kerja sosial,\u201d ujarnya.<\/p>\n

Ia menjelaskan, pidana penjara seharusnya tidak lagi menjadi pilihan utama, terutama untuk tindak pidana dengan ancaman hukuman yang relatif ringan. Sebaliknya, hakim perlu mengedepankan pidana nonpenjara yang dinilai lebih sejalan dengan filosofi KUHP baru.<\/p>\n

Menurut Aswanto, penyelarasan jenis pidana tersebut sama pentingnya dengan penyesuaian norma pidana dalam revisi UU Pemilu agar sistem penegakan hukum pemilu benar-benar sejalan dengan KUHP dan KUHAP baru, sekaligus mampu memberikan kepastian hukum pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. (H-2)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ilustrasi(Dok Istimewa) PAKAR Ilmu Pidana Universitas Hasanuddin, Aswanto meminta pembentuk undang-undang memetakan potensi tindak pidana pada setiap tahapan pemilu serta mengubah orientasi pemidanaan dari penjara menuju sanksi nonfisik. Hal itu untuk merespon sinkronisasi hukum pidana dalam revisi Undang-Undang Pemilu dengan KUHP dan KUHAP baru\u00a0 Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi periode 2014-2019 itu mengatakan harmonisasi harus dimulai […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":64878,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-64877","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64877","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64877"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64877\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/64878"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64877"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64877"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64877"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}