{"id":64831,"date":"2026-06-30T02:53:51","date_gmt":"2026-06-30T02:53:51","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/30\/penguatan-nilai-kebangsaan-di-papua-harus-berbasis-kearifan-lokal\/"},"modified":"2026-06-30T02:53:51","modified_gmt":"2026-06-30T02:53:51","slug":"penguatan-nilai-kebangsaan-di-papua-harus-berbasis-kearifan-lokal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/30\/penguatan-nilai-kebangsaan-di-papua-harus-berbasis-kearifan-lokal\/","title":{"rendered":"Penguatan Nilai Kebangsaan di Papua Harus Berbasis Kearifan Lokal"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Penguatan
ilustrasi(Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

Penguatan nilai-nilai kebangsaan<\/a> di Papua<\/a> dinilai perlu dibangun melalui pendekatan yang berakar pada budaya<\/a>, kearifan lokal<\/a>, dan kolaborasi antarelemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Merauke menilai cara tersebut lebih efektif dalam menjaga persatuan sekaligus memperkuat perlindungan warga sipil di tengah keberagaman. Pandangan tersebut disampaikan Pejabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Merauke, Sukito, saat membuka Forum Workshop Penguatan Riset Advokasi dan Penguatan Jaringan dalam Perlindungan Warga Sipil yang diselenggarakan Yayasan Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI) di Careinn Hotel Merauke, Senin (29\/6).<\/p>\n

Menurut Sukito, penguatan kebangsaan tidak cukup dilakukan melalui pendekatan formal maupun administratif, tetapi harus bertumpu pada nilai-nilai yang telah hidup di tengah masyarakat.<\/p>\n

<\/p>\n

“Papua Selatan memiliki modal sosial yang sangat kuat berupa nilai-nilai adat, semangat gotong royong, musyawarah, penghormatan terhadap para tetua adat, serta budaya saling menjaga kehidupan bersama,” kata Sukito.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Pemusnahan Barang Bukti Mahkota Cenderawasih, Kemenhut Minta Maaf pada Masyarakat Papua<\/a><\/strong><\/p>\n

Ia menjelaskan bahwa modal sosial tersebut menjadi fondasi penting untuk memperkuat persatuan bangsa sekaligus menciptakan kehidupan masyarakat yang aman, damai, dan inklusif.<\/p>\n

“Nilai Kebangsaan bukan sekadar hafalan terhadap Pancasila ataupun simbol-simbol negara. Nilai Kebangsaan adalah bagaimana nilai-nilai itu hidup dalam perilaku sehari-hari masyarakat. Di Merauke, nilai tersebut telah lama tumbuh melalui budaya saling menghormati, persaudaraan antarsuku, dan penghargaan terhadap hukum adat. Inilah modal sosial yang harus terus dirawat,” ujarnya.<\/p>\n

Sukito juga mengapresiasi penyelenggaraan forum yang digagas MPSI. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang strategis untuk memperkuat persatuan di tengah keberagaman masyarakat Merauke yang dihuni berbagai suku asli Papua maupun masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Pengamat Sebut Pembunuhan Pendulang Emas di Yahukimo Akibat Ketidakadilan Sumber Daya Alam<\/a><\/strong><\/p>\n

“Kita apresiasi forum ini. Kita ketahui berbagai suku asli Papua hidup berdampingan dengan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia sehingga menjadikan Merauke sebagai miniatur kebhinekaan, dan hal ini harus terus dipupuk sebagai anugerah kemajemukan bangsa,” jelasnya.<\/p>\n

Lebih lanjut, ia menilai keberhasilan menjaga harmoni sosial selama ini tidak terlepas dari peran aktif tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, akademisi, pemerintah daerah, hingga organisasi masyarakat sipil yang mengedepankan dialog dalam menyelesaikan berbagai persoalan.<\/p>\n

“Perlindungan warga sipil bukan hanya menjadi tanggung jawab aparat negara. Ia merupakan tanggung jawab bersama seluruh komponen masyarakat. Ketika jejaring aktor lokal bekerja secara kolaboratif, maka potensi konflik dapat dicegah sejak dini melalui dialog, musyawarah, dan pendekatan budaya yang lebih diterima masyarakat,” ucap Sukito.<\/p>\n

Dalam kesempatan tersebut, Sukito juga menekankan pentingnya riset advokasi sebagai dasar penyusunan kebijakan publik yang lebih akurat, partisipatif, dan sesuai dengan karakteristik sosial masyarakat Papua. Ia mengatakan, berbagai program pembangunan maupun perlindungan warga sipil seharusnya disusun berdasarkan data lapangan dan aspirasi masyarakat adat agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.<\/p>\n

“Advokasi yang kuat harus didukung riset yang berkualitas. Tanpa data yang valid, kebijakan berpotensi tidak tepat sasaran. Karena itu, riset menjadi instrumen penting untuk menghadirkan pembangunan yang berkeadilan sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap negara,” jelasnya.<\/p>\n

Selain itu, Sukito menilai penguatan jejaring antarpemangku kepentingan juga penting untuk membangun sistem deteksi dini terhadap potensi konflik sosial maupun ancaman terhadap warga sipil.<\/p>\n

“Sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, lembaga adat, perguruan tinggi, organisasi kepemudaan, media massa, serta lembaga swadaya masyarakat akan mempercepat penyelesaian persoalan melalui pendekatan kolaboratif yang mengedepankan dialog dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat,” jelasnya.<\/p>\n

Sukito berharap seluruh elemen masyarakat terus memperkuat rasa saling percaya dan menjadikan kearifan lokal sebagai pijakan dalam menjaga persatuan nasional, khususnya di Papua Selatan.\u00a0Ia juga berharap forum yang diselenggarakan MPSI mampu melahirkan berbagai gagasan dan kontribusi nyata dalam penguatan riset, advokasi, serta perlindungan warga sipil di Papua Selatan.<\/p>\n

“Harapan saya untuk para peserta dapat menjadi agen perubahan dalam hal riset dan advokasi. Saya mengajak seluruh peserta untuk memanfaatkan workshop menjadi ruang belajar bersama dalam penguatan riset advokasi dan pengembangan jaringan aktor lokal,” pungkasnya. (E-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

ilustrasi(Antara) Penguatan nilai-nilai kebangsaan di Papua dinilai perlu dibangun melalui pendekatan yang berakar pada budaya, kearifan lokal, dan kolaborasi antarelemen masyarakat. Pemerintah Kabupaten Merauke menilai cara tersebut lebih efektif dalam menjaga persatuan sekaligus memperkuat perlindungan warga sipil di tengah keberagaman. Pandangan tersebut disampaikan Pejabat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Merauke, Sukito, saat […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":64832,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-64831","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64831","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64831"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64831\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/64832"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64831"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64831"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64831"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}