{"id":64426,"date":"2026-06-29T09:04:52","date_gmt":"2026-06-29T09:04:52","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/29\/purbaya-mulai-juli-2026-marketplace-pungut-pajak-pedagang-online\/"},"modified":"2026-06-29T09:04:52","modified_gmt":"2026-06-29T09:04:52","slug":"purbaya-mulai-juli-2026-marketplace-pungut-pajak-pedagang-online","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/29\/purbaya-mulai-juli-2026-marketplace-pungut-pajak-pedagang-online\/","title":{"rendered":"Purbaya Mulai Juli 2026, Marketplace Pungut Pajak Pedagang Online"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Purbaya:
Warga melihat produk elektronik yang dijual di platform niaga elektronik (e-commerce) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (8\/10\/2025).(Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mulai menunjuk platform e-commerce<\/em> sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 mulai Juli 2026.<\/p>\n

Kebijakan tersebut ditegaskan bukan merupakan pengenaan pajak baru bagi pelaku usaha online, melainkan perubahan mekanisme pemungutan pajak untuk menciptakan persaingan yang lebih setara antara pedagang daring dan luring.<\/p>\n

<\/p>\n

Purbaya mengatakan implementasi kebijakan tersebut diperkirakan dimulai pada Juli 2026, meski masih akan dipastikan kembali dengan Direktorat Jenderal Pajak.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Pemerintah Tegaskan tidak Ada Pajak Baru bagi Pedagang Online<\/a><\/strong><\/p>\n

“Mungkin mulai Juli. Tapi, ini bukan pajak tambahan,” kata Purbaya di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (29\/6).<\/p>\n

Menkeu mengatakan, kebijakan tersebut berlaku karena menerima banyak masukan dari pelaku usaha yang menilai terdapat ketimpangan perlakuan perpajakan antara perdagangan offline<\/em> dan online<\/em>.<\/p>\n

Menurutnya, pelaku usaha offline <\/em>selama ini merasa telah memenuhi kewajiban perpajakan, sementara transaksi melalui platform digital dinilai belum diperlakukan setara.\u00a0<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Soal Pajak Marketplace, Purbaya: Tunggu Ekonomi Tumbuh 6 Persen<\/a><\/strong><\/p>\n

“Banyak pengusaha offline<\/em> yang protes sama saya. Mereka bayar PPN, kok yang online nggak<\/em> bayar. Gara-gara itu, harus bisa menciptakan playing field <\/em>yang lebih seimbang,” ujarnya.\u00a0<\/p>\n

Sementara itu, ketentuan mengenai penunjukan marketplace sebagai pemungut pajak telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025. Aturan tersebut menetapkan penyelenggara marketplace sebagai pemungut PPh Pasal 22 atas penghasilan pedagang dalam negeri yang bertransaksi melalui platform digital.<\/p>\n

Melalui regulasi tersebut, marketplace diwajibkan memotong PPh Pasal 22 sebesar 0,5% dari total peredaran bruto atau omzet kotor merchant secara otomatis setiap kali transaksi terjadi.\u00a0<\/p>\n

Pemerintah menegaskan kebijakan ini tidak menambah jenis maupun besaran pajak yang dikenakan kepada pedagang, melainkan hanya mengubah mekanisme pemungutannya dari yang sebelumnya disetor sendiri oleh merchant menjadi dipungut langsung oleh penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE), seperti marketplace <\/em>dan e-commerce<\/em>. (E-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Warga melihat produk elektronik yang dijual di platform niaga elektronik (e-commerce) di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (8\/10\/2025).(Antara) MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah akan mulai menunjuk platform e-commerce sebagai pemungut Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 mulai Juli 2026. Kebijakan tersebut ditegaskan bukan merupakan pengenaan pajak baru bagi pelaku usaha online, melainkan perubahan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":64427,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-64426","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64426","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=64426"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/64426\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/64427"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=64426"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=64426"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=64426"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}