{"id":61707,"date":"2026-06-23T18:43:03","date_gmt":"2026-06-23T18:43:03","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/23\/ptun-kukuhkan-kepemimpinan-mardiono-di-ppp\/"},"modified":"2026-06-23T18:43:03","modified_gmt":"2026-06-23T18:43:03","slug":"ptun-kukuhkan-kepemimpinan-mardiono-di-ppp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/23\/ptun-kukuhkan-kepemimpinan-mardiono-di-ppp\/","title":{"rendered":"PTUN Kukuhkan Kepemimpinan Mardiono di PPP"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"PTUN
Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono.(Dok. MetroTV)<\/figcaption><\/figure>\n

<\/p>\n

KEPUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan dalam perkara Nomor 444\/G\/2025\/PTUN.JKT dinilai semakin mempertegas keabsahan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum terkait pengesahan H. Muhamad Mardiono<\/a> sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2025-2030.<\/p>\n

Kuasa Hukum DPP PPP Erfandi menyatakan penghargaan dan penghormatan atas putusan yang dijatuhkan majelis hakim. Ia menegaskan bahwa setiap putusan pengadilan wajib dihormati dan dipatuhi oleh seluruh pihak yang berkepentingan.<\/p>\n

<\/p>\n

“Sebagai orang hukum saya menghormati dan mengapresiasi putusan majelis hakim PTUN yang menolak gugatan penggugat dalam perkara 444\/G\/2025\/PTUN.JKT,” kata Erfandi, Selasa (23\/6).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Kader Partai Diminta Ikut Sosialisasikan Program Pemerintah<\/a><\/strong><\/p>\n

Erfandi menjelaskan, dalam hukum terdapat asas res judicata pro veritate<\/em> habetur<\/em>, yang memandang putusan hakim sebagai sesuatu yang harus dianggap benar. Selain itu, dikenal pula prinsip hukmul qodi yarfa\u2019ul khilaf, yang menegaskan bahwa putusan hakim menjadi penutup atas perbedaan pendapat maupun sengketa yang muncul di tengah masyarakat.<\/p>\n

“Karena itu, putusan hakim ini harus dihormati. Tidak ada lagi perbedaan pandangan terhadap SK Menteri Hukum yang telah menetapkan Bapak Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum PPP. Putusan ini juga bersifat erga omnes, sehingga harus dihormati dan diikuti oleh semua pihak,” ujarnya.<\/p>\n

Menurut Erfandi, putusan PTUN tersebut semakin memperkuat dasar hukum kepengurusan DPP PPP yang saat ini dipimpin Muhamad Mardiono. Dengan begitu, setiap kebijakan maupun keputusan organisasi yang telah diambil dan akan dijalankan memiliki landasan hukum yang jelas dan sah.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0PPP Targetkan Bangkit di Jakarta<\/a><\/strong><\/p>\n

“Putusan ini menegaskan keabsahan SK Menteri Hukum yang telah mengesahkan kepemimpinan klien kami, Bapak H. Muhamad Mardiono, sebagai Ketua Umum PPP periode 2025\u20132030. Dalam konteks ini berlaku asas praesumptio iustae causa, yang berarti keputusan pejabat negara harus dianggap sah dan berlaku sampai ada putusan hukum yang membatalkannya,” jelasnya.\u00a0<\/p>\n

Ia juga mengungkapkan rasa syukur atas hasil persidangan tersebut. Menurutnya, putusan yang menguntungkan PPP itu merupakan buah dari dukungan, kekompakan, serta doa kader partai di seluruh Indonesia.<\/p>\n

“Kemenangan ini merupakan hasil kerja sama dan doa seluruh kader PPP se-Indonesia yang terus menjaga soliditas dan kebersamaan dalam membangun partai,” pungkasnya. (Z-10))<\/p>\n

\u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono.(Dok. MetroTV) KEPUTUSAN Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menolak gugatan dalam perkara Nomor 444\/G\/2025\/PTUN.JKT dinilai semakin mempertegas keabsahan Surat Keputusan (SK) Menteri Hukum terkait pengesahan H. Muhamad Mardiono sebagai Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) masa bakti 2025-2030. Kuasa Hukum DPP PPP Erfandi menyatakan […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":61708,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-61707","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61707","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=61707"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/61707\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/61708"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=61707"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=61707"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=61707"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}