![\"Dukung](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/06\/19\/1781885585_b07c9e2cb71afa1057c1.jpg\")
<\/p>\n
DEWAN Pimpinan Pusat Gabungan Pengusaha Makanan Bergizi Indonesia (Gapembi<\/a>) menegaskan sikap organisasi terkait Surat Edaran (SE) No 12 Tahun 2026 tentang penghentian sementara layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama libur sekolah bukanlah penolakan pada kebijakan libur operasional<\/a> dapur MBG itu sendiri.<\/p>\n Ketua Umum DPP Gapembi Alven Stony, mengatakan keberatan itu lebih ditujukan pada proses pengambilan keputusan yang dinilai tidak melibatkan komunikasi dan konsultasi memadai dengan mitra pelaksana yang terdampak langsung di lapangan.<\/p>\n <\/p>\n \u201cKami perlu meluruskan agar tak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Gapembi tidak mempermasalahkan jika ada penyesuaian operasional selama masa libur sekolah. Yang jadi perhatian kami yaitu tata cara pengambilan keputusan yang dilakukan sepihak, tanpa komunikasi terlebih dahulu dengan para mitra yang selama ini menjalankan program di lapangan,\u201d kata Alven, Jumat (19\/6).<\/p>\n Menurut Alven, para mitra MBG sejak awal berkomitmen mendukung penuh keberhasilan program strategis nasional tersebut. Karena itu, setiap perubahan kebijakan yang berdampak pada operasional, sumber daya manusia, rantai pasok, hingga aspek pembiayaan seharusnya dibahas terlebih dahulu agar dapat diimplementasikan secara tertib dan tidak menimbulkan persoalan baru.<\/p>\n Ia menjelaskan sikap Gapembi merujuk pada poin ketujuh Asta Aspirasi Mitra BGN, yakni penolakan terhadap Surat Edaran Nomor 12 Tahun 2026 tanggal 17 Juni 2026 karena dinilai bertentangan dengan sejumlah regulasi yang lebih dahulu menjadi acuan pelaksanaan program.<\/p>\n \u201cPersoalannya bukan semata-mata soal dapur libur atau tidak libur. Yang kami soroti adalah adanya potensi tumpang tindih regulasi antara Surat Edaran tersebut dengan SK Kepala BGN tentang Petunjuk Teknis Nomor 401.1 tanggal 29 Desember 2025 serta Perjanjian Kerja Sama antara mitra dan BGN yang selama ini jadi dasar pelaksanaan program,\u201d ujarnya.<\/p>\n Alven menilai dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), setiap kebijakan baru seharusnya selaras dengan regulasi yang lebih tinggi serta mempertimbangkan konsekuensi hukum, administratif, dan operasional yang mungkin timbul.<\/p>\n Menurut dia, kebijakan yang muncul secara mendadak tanpa sosialisasi dan penjelasan memadai berpotensi menimbulkan kebingungan di tingkat pelaksana, menciptakan ketidakpastian usaha, dan mengganggu keberlangsungan program yang telah berjalan.<\/p>\n \u201cKarena itu kami meminta kejelasan, kepastian, dan konsistensi regulasi. Jangan sampai ada aturan saling bertabrakan sehingga menimbulkan multitafsir di lapangan. Hal seperti ini justru berpotensi memunculkan gejolak, sengketa, dan tuntutan hukum yang sebenarnya bisa dihindari sejak awal melalui komunikasi dan koordinasi yang baik,\u201d katanya.<\/p>\n DUKUNG MBG 3B<\/strong> Alven juga mengapresiasi langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mulai memperkuat implementasi program MBG 3B, yaitu layanan MBG yang secara khusus menyasar kelompok rentan untuk percepatan penurunan stunting<\/em>. Program ini ditujukan bagi Bumil (Ibu Hamil), Busui (Ibu Menyusui), dan Balita usia enam bulan ke atas sebagai kelompok penerima manfaat prioritas.<\/p>\n Menurut dia, penguatan MBG 3B merupakan langkah strategis karena tidak hanya berfokus pada pemberian makanan bergizi, tapi juga pada validasi data penerima manfaat, kolaborasi lintas sektor, serta penyelarasan mekanisme distribusi agar bantuan benar-benar sampai kepada kelompok yang paling membutuhkan.<\/p>\n \u201cProgram MBG 3B menunjukkan pemerintah serius menjadikan MBG sebagai instrumen percepatan penurunan stunting. Karena itu, kami berharap seluruh kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan program, termasuk pengaturan operasional di lapangan, disusun secara matang dan dikomunikasikan dengan baik agar tujuan mulia tersebut dapat tercapai secara optimal,\u201d ujar Alven.<\/p>\n PERKUAT MEKANISME KOMUNIKASI<\/strong> \u201cYang kami harapkan adalah adanya ruang dialog dan koordinasi yang lebih baik. Mitra bukan pihak yang harus diberi tahu setelah keputusan diambil, melainkan bagian dari ekosistem pelaksana program yang perlu diajak berdiskusi agar setiap kebijakan dapat berjalan efektif, tepat sasaran, dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,\u201d katanya.<\/p>\n Dengan klarifikasi tersebut, Gapembi berharap publik memahami sikap organisasi bukanlah penolakan terhadap kebijakan libur sekolah dalam Program MBG, melainkan dorongan agar tiap perubahan kebijakan dilakukan secara transparan, konsisten, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik demi menjaga keberlanjutan program nasional tersebut.<\/p>\n \u201cPada prinsipnya, kami mendukung setiap kebijakan yang memperkuat kualitas pelaksanaan Program MBG, termasuk penguatan MBG 3B. Yang kami perjuangkan adalah kepastian regulasi, keterbukaan komunikasi, dan kemitraan yang sehat antara BGN dan seluruh pelaksana program di lapangan,\u201d tutur Alven.\u00a0<\/p>\n KOMITMEN PEMERINTAH<\/strong> Dudung di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19\/\/6), mengatakan perubahan pimpinan dan langkah hukum yang berjalan saat ini menjadi bukti nyata bahwa pemerintah bersikap responsif dan transparan.<\/p>\n “Pergantian pimpinan BGN dan proses hukum yang saat ini berjalan menunjukkan bahwa pemerintah tidak menutup mata terhadap masalah yang terjadi. Pemerintah memiliki keberanian untuk melakukan evaluasi, memperbaiki kelemahan, dan membenahi tata kelola program agar semakin baik ke depan,” ujarnya.<\/p>\n Dudung juga memastikan kendala internal tidak akan menghentikan program yang menjadi hajat hidup orang banyak ini. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi tegas agar pemenuhan gizi masyarakat kelompok rentan tidak terganggu.<\/p>\n “Kita tidak boleh berhenti hanya karena ada masalah, tetapi justru harus belajar dari masalah itu, memperbaiki sistemnya, dan memastikan \u00a0<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\nMeski demikian, Gapembi menegaskan tetap mendukung penuh Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan menciptakan generasi Indonesia yang sehat serta produktif.<\/p>\n
\nGapembi berharap BGN memperkuat mekanisme komunikasi dan konsultasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk yayasan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), penyedia bahan pangan, serta mitra pelaksana lainnya sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak luas.<\/p>\n
\nKepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman menegaskan pemerintah berkomitmen melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah proses pembenahan internal di Badan Gizi Nasional (BGN).<\/p>\n
\nmanfaat program tetap sampai kepada masyarakat,” ucapnya. (Ant\/E-2)<\/p>\n