![\"Surat](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/800x467\/news\/2024\/07\/69f739fed66a4e4a8749ea627a1b1c9c.jpg\")
PRESIDEN\u00a0Joko Widodo mengatakan surat Keputusan Presiden mengenai tindak lanjut sanksi pemberhentian tetap untuk Ketua KPU<\/a> Hasyim Asy’ari masih di dalam proses administrasi, dan belum masuk ke mejanya untuk dia teken.<\/p>\n “Keppres belum masuk ke meja saya. Dalam proses, proses administrasi. Biasa saja,” kata Jokowi, di Sulawesi Selatan, Kamis (4\/7).\n<\/p>\n Lebih lanjut dia katakan pemerintah menghormati kewenangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dalam membuat keputusan. <\/p>\n Baca juga :\u00a0Pemberhentian Ketua KPU tak Halangi Pelaksanaan Pilkada 2024<\/a><\/strong>\n<\/p>\n “Dan pemerintah juga akan memastikan bahwa Pilkada dapat berjalan dengan baik, lancar, jujur dan adil,” kata Jokowi.\n<\/p>\n Sebelumnya DKPP menjatuhkan sanksi pemecatan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terkait aduan dari perempuan berinisial CAT yang merupakan seorang Anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN<\/a>) Den Haag, Belanda. Putusan itu dibacakan Ketua DKPP Heddy Lukito pada sidang pengucapan putusan di Gedung DKPP, Jakarta, Rabu (3\/7).\n<\/p>\n Heddy mengatakan Hasyim selaku teradu terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.\n<\/p>\n Putusan menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy’ari selaku Ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum terhitung sejak putusan dibacakan.\n<\/p>\n Kemudian, Presiden Jokowi diminta melaksanakan putusan ini paling lama 7 hari sejak putusan dibacakan. Putusan juga memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu<\/a>) untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut. (Try\/Z-7)\n<\/p>\n<\/div>\n