826 Ribu lulusan berebut kursi negeri<\/strong><\/p>\n
\nBerdasarkan data resmi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, angka kompetisi pada SPMB 2026 ini memang sangat ketat. Jumlah lulusan SMP dan MTs di Jawa Barat yang siap melanjutkan sekolah mencapai 826.000 siswa.<\/p>\n
Sementara total kuota tampung seluruh SMA dan SMK Negeri di 27 kabupaten\/kota di Jabar hanya bisa menyerap sekitar 363.067 kursi.<\/p>\n
Menurut Ketua DPD PKS Jawa Barat itu, kondisi ini makin mengkhawatirkan jika melihat potret angka putus sekolah. Data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbudristek menunjukkan angka Anak Tidak Sekolah (ATS) tingkat lulusan SMP di Jabar masih menyentuh angka belasan ribu anak per tahun karena masalah ekonomi.<\/p>\n
Jika kegagalan masuk negeri di fase SPMB ini tidak diantisipasi dengan sekolah lanjutan yang murah, grafik anak putus sekolah usia remaja di Jabar dipastikan bakal melonjak tajam.<\/p>\n
Artinya, kata dia, ada sekitar 460.000 lulusan SMP\/MTs yang terpaksa gigit jari tidak dapat kursi negeri. Untuk menutupi kekurangan raksasa itu, pemerintah bersandar pada kapasitas total sekolah swasta di Jabar yang memiliki daya tampung kolektif hingga 546.116 kursi.<\/p>\n
Walau di atas kertas kuota swasta ini terlihat cukup, Iwan Suryawan mengingatkan kalau hitungan matematika tidak seindah realita di lapangan. Masalah utamanya bukan soal ada atau tidaknya bangku kosong, melainkan kuat atau tidaknya dompet orangtua murid untuk membayarnya.<\/p>\n
“Kuota kursi kosong di swasta memang banyak. Tapi kalau tidak bisa dibeli oleh masyarakat karena kemahalan, ya sama saja bohong. Di sinilah komitmen negara diuji lewat skema subsidi,” tandas Abah Iwan Suryawan.<\/p>\n
\nAlokasi Rp218 miliar untuk subsidi<\/strong><\/p>\n
\nMenjawab kecemasan itu, tambahnya, Pemprov Jabar bersama DPRD Jabar resmi mengetok anggaran sebesar Rp218 miliar pada APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2026. Dana besar ini dialokasikan khusus sebagai beasiswa untuk siswa miskin (kategori Desil 1 sampai Desil 4) yang terpaksa masuk ke sekolah swasta.<\/p>\n
Merujuk pada Petunjuk Teknis (Juknis) SPMB Afirmasi KETM Disdik Jabar, pemerintah menetapkan batas atas biaya: Dana Sumbangan Pendidikan (DSP\/uang gedung) maksimal Rp1.500.000 dan subsidi Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) maksimal Rp100.000 per bulan.<\/p>\n
Angka inilah yang dinilai Iwan perlu dikawal ketat efektivitasnya.
\nDia menganalisis, bagi pengelola yayasan sekolah swasta kecil di tingkat kecamatan, nominal subsidi ini sangat membantu napas operasional mereka.<\/p>\n
Di daerah pedesaan atau pinggiran kabupaten, subsidi Rp100.000 per bulan per siswa yang digabung dengan dana BOS pusat dirasa cukup untuk operasional dasar.<\/p>\n
Namun, cerita bakal berbeda untuk sekolah swasta menengah atau SMK swasta yang punya jurusan teknik dan teknologi tinggi.<\/p>\n
Iwan menilai angka subsidi itu terlalu mepet. Biaya perawatan mesin praktik dan inflasi alat pendidikan tahun 2026 membuat ruang gerak sekolah swasta untuk menjaga mutu pengajaran jadi sangat terbatas.<\/p>\n
Dia khawatir ketimpangan ini memicu fenomena “subsidi setengah hati”. Sekolah swasta terpaksa memotong fasilitas belajar atau menekan gaji guru honorer demi mencukup-cukupkan anggaran penampungan siswa limpahan negeri ini.<\/p>\n
“Penekanan kita harus pada jangan sampai ada fasilitas yang kurang untuk siswa dengan alasan menyesuaikan dengan subsidi. Sekolah yang ditunjuk harus benar-benar berkomitmen memberikan fasilitas dan pengajaran pendidikan standar untuk siswa,” tegasnya.<\/p>\n
\nSebaran sekolah mitra<\/strong><\/p>\n
\nSampai proses pendaftaran SPMB 2026 ini berjalan, Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat sudah ada ratusan sekolah swasta yang berkomitmen membuka pintu kerja sama afirmasi biaya murah ini. Mitra strategis ini didominasi oleh yayasan pendidikan besar yang punya jaringan luas di Jabar, seperti SMA\/SMK PGRI, Perguruan Muhammadiyah, Yayasan Pasundan, hingga Lembaga Pendidikan Ma’arif NU.<\/p>\n
Selain itu, di beberapa area perkotaan yang padat penduduk, pemetaan juga melibatkan sekolah-sekolah swasta gratis lokal terakreditasi untuk menyasar wilayah kecamatan atau kelurahan yang memang tidak punya SMA\/SMK Negeri sama sekali.<\/p>\n
Namun, Abah Iwan melihat sebaran sekolah swasta yang diajak kerja sama ini belum merata secara geografis. Di pusat perkotaan yang padat seperti Bogor, Bekasi, dan Bandung, jumlah sekolah mitra memang melimpah, tapi persaingan di sana tetap sangat mencekik karena jumlah penduduk yang membeludak.<\/p>\n
Sebaliknya, di wilayah Jabar bagian selatan atau pelosok kabupaten, jumlah SMA\/SMK swasta yang bagus dan mau bermitra dengan plafon biaya murah dari pemerintah justru minim. Akibatnya, anak-anak di daerah terpencil terpaksa menempuh jarak yang sangat jauh demi bisa sekolah murah.<\/p>\n
“Jangan sampai hak anak untuk sekolah terhambat cuma gara-gara rumahnya jauh dari sekolah swasta yang bermitra dengan pemerintah. Sebaran sekolah mitra ini harus dievaluasi total oleh Dinas Pendidikan,” tegasnya.<\/p>\n
\nMenakar keadilan seleksi<\/strong><\/p>\n
\nFaktor terakhir yang dikritik tajam oleh Iwan Suryawan adalah jaminan keadilan saat seleksi calon penerima subsidi ini. Karena pagu anggaran beasiswa Rp218 miliar tersebut punya kuota maksimal, artinya tidak semua siswa yang gagal masuk negeri otomatis langsung dapat subsidi penuh di swasta.<\/p>\n
Dia mengingatkan agar Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial yang dipakai sebagai acuan utama harus benar-benar valid dan diperbarui. Jangan sampai bantuan ini salah sasaran kepada keluarga yang aslinya mampu, tapi mendadak memanipulasi dokumen administrasi. Celah manipulasi surat keterangan tidak mampu di tingkat desa\/kelurahan masih jadi momok yang menakutkan.<\/p>\n
Menutup keterangannya, DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Iwan Suryawan memastikan fungsi pengawasan terhadap realisasi subsidi sekolah swasta ini akan diperketat dua kali lipat. Secara khusus, ia mendesak agar proses pencairan dana dari kas daerah ke rekening yayasan sekolah tidak boleh telat akibat urusan birokrasi.<\/p>\n
“Kami di DPRD Jabar tidak mau lagi mendengar ada cerita anak dilarang ikut ujian atau ijazahnya ditahan pihak swasta cuma karena dana subsidi dari pemprov terlambat cair ke rekening yayasan. Kasihan siswa dan orangtua, mereka tidak tahu apa-apa tapi malah jadi korban birokrasi,” tandas Iwan Suryawan.<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Wakil Ketu DPRD Jawa Barat Abah Iwan Suryawan menyoroti subsidi sekolah swasta yang didanai Pemprov Jawa Barat.(istimewa) SISTEM Penerimaan Murid Baru (SPMB) tingkat SMA\/SMK di Jawa Barat tahun ajaran 2026\/2027 mulai memasuki babak krusial. Ketika jalur sekolah negeri mulai mengumumkan hasil seleksi, ratusan ribu siswa dipastikan tersisih. Mereka Harus berhadapan dengan bayang-bayang biaya sekolah swasta […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":57425,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-57424","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57424","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=57424"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/57424\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/57425"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=57424"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=57424"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=57424"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Iwan](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/06\/15\/1781491397_3ddd4d46155f05193301.jpg\")