{"id":56580,"date":"2026-06-13T04:10:16","date_gmt":"2026-06-13T04:10:16","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/13\/perlindungan-warga-sipil-harus-jadi-fondasi-pembangunan-papua\/"},"modified":"2026-06-13T04:10:16","modified_gmt":"2026-06-13T04:10:16","slug":"perlindungan-warga-sipil-harus-jadi-fondasi-pembangunan-papua","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/13\/perlindungan-warga-sipil-harus-jadi-fondasi-pembangunan-papua\/","title":{"rendered":"Perlindungan Warga Sipil harus Jadi Fondasi Pembangunan Papua"},"content":{"rendered":"<p> <br \/>\n<\/p>\n<div>\n<figure class=\"main-img\">\n                                <img decoding=\"async\" class=\"zoomable\" src=\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/06\/13\/1781323610_716c7a5c232668641e72.jpeg\" alt=\"Perlindungan Warga Sipil harus Jadi Fondasi Pembangunan Papua\"\/><figcaption>ilustrasi(Antara)<\/figcaption><\/figure>\n<p>Pembangunan <a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/papua\" title=\"Papua\">Papua<\/a> dinilai tidak cukup hanya diukur dari pembangunan jalan, jembatan, atau proyek infrastruktur lainnya. Di tengah berbagai dinamika sosial dan konflik yang masih terjadi, <a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/perlindungan-warga-sipil\" title=\"Perlindungan warga sipil\">perlindungan warga sipil<\/a> disebut harus menjadi fondasi utama agar pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, dalam Diskusi Publik bertema <em>Perlindungan <a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/warga-sipil\" title=\"warga sipil\">Warga Sipil<\/a>, Stigmatisasi Konflik, dan Tantangan <a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/tag\/pembangunan-papua\" title=\"pembangunan Papua\">Pembangunan Papua<\/a><\/em>\u00a0yang digelar di Jakarta, Jumat (12\/6).<\/p>\n<p>Menurut Noor, Papua merupakan persoalan yang kompleks dan tidak dapat dipahami hanya dari perspektif keamanan maupun pembangunan fisik semata. Ia menilai pendekatan yang lebih komprehensif diperlukan dengan mempertimbangkan aspek sosial, kemanusiaan, adat, pembangunan, keamanan warga sipil, hingga tingkat kepercayaan masyarakat terhadap negara.<\/p>\n<p>Dalam kesempatan tersebut, Noor memaparkan hasil awal riset MPSI yang dilakukan melalui pendekatan mixed methods dengan menggabungkan analisis data primer dan sekunder, wawancara mendalam, observasi lapangan, serta pemetaan risiko konflik.<\/p>\n<p class=\"related-news\"><strong>Baca juga :\u00a0<a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/politik-dan-hukum\/895481\/ini-biang-kerok-kegagalan-negara-membangun-papua-versi-kemenham\" title=\"Ini Biang Kerok Kegagalan Negara Membangun Papua Versi KemenHAM\" target=\"_blank\">Ini Biang Kerok Kegagalan Negara Membangun Papua Versi KemenHAM<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Dari penelitian tersebut, MPSI mengidentifikasi lima bentuk ancaman utama yang dihadapi warga sipil di Papua, yakni intimidasi sosial dan politik, penyebaran disinformasi dan propaganda, pengungsian akibat konflik, kekerasan fisik, serta terganggunya layanan pendidikan dan kesehatan. Menurut Noor, ancaman terhadap warga sipil tidak selalu muncul dalam bentuk kekerasan terbuka. Tekanan sosial, pelabelan politik, hingga narasi yang menimbulkan rasa takut di tengah masyarakat juga dapat berdampak serius terhadap kehidupan warga.<\/p>\n<p>Ia juga menyoroti meningkatnya risiko penyebaran hoaks dan propaganda di ruang digital yang berpotensi memperdalam polarisasi serta memperbesar ketidakpercayaan di tengah masyarakat Papua. Selain itu, Noor menilai persoalan pengungsian akibat konflik perlu mendapat perhatian lebih serius. Sebab, warga yang terpaksa meninggalkan tempat tinggal tidak hanya kehilangan rumah, tetapi juga akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, pekerjaan, dan ruang sosial mereka.<\/p>\n<p>Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, lansia, tenaga kesehatan, guru, pekerja sipil, serta masyarakat adat disebut menjadi pihak yang paling terdampak ketika konflik terjadi. Karena itu, MPSI mendorong adanya standar operasional yang lebih jelas dalam penanganan pengungsi konflik di Papua, mulai dari pendataan, bantuan darurat, layanan pendidikan dan kesehatan sementara, hingga mekanisme pemulihan sosial dan koordinasi lintas lembaga.<\/p>\n<p class=\"related-news\"><strong>Baca juga :\u00a0<a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/ekonomi\/895014\/masyarakat-papua-apresiasi-bantuan-produktif-pemerintah\" title=\"Masyarakat Papua Apresiasi Bantuan Produktif Pemerintah\" target=\"_blank\">Masyarakat Papua Apresiasi Bantuan Produktif Pemerintah<\/a><\/strong><\/p>\n<p>Di sisi lain, Noor menekankan pentingnya memperkuat mekanisme penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal. Menurutnya, tokoh adat, tokoh agama, forum musyawarah marga, komunitas lokal, hingga jejaring gereja memiliki peran strategis dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.<\/p>\n<p>&#8220;Papua tidak cukup dibangun dengan proyek dan infrastruktur. Pembangunan Papua harus bertumpu pada perlindungan manusia, penghormatan terhadap adat, pemulihan rasa aman, serta kehadiran negara yang benar-benar dirasakan masyarakat,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p>MPSI menilai pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat terwujud apabila perlindungan warga sipil ditempatkan sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan yang menyangkut Papua. (E-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n<p><br \/>\n<br \/><a href=\"https:\/\/mediaindonesia.com\/politik-dan-hukum\/900104\/perlindungan-warga-sipil-harus-jadi-fondasi-pembangunan-papua\">Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>ilustrasi(Antara) Pembangunan Papua dinilai tidak cukup hanya diukur dari pembangunan jalan, jembatan, atau proyek infrastruktur lainnya. Di tengah berbagai dinamika sosial dan konflik yang masih terjadi, perlindungan warga sipil disebut harus menjadi fondasi utama agar pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan Direktur Merah Pusaka Stratejik Indonesia (MPSI), Noor Azhari, dalam Diskusi [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":56581,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-56580","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56580","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=56580"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/56580\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/56581"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=56580"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=56580"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=56580"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}