![\"Penyesuaian](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/06\/12\/1781250374_d1882e4fefdbece6542c.jpg\")
Polemik kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax<\/a> memunculkan perdebatan tidak hanya dari sisi energi, tapi juga dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.<\/p>\n Penyesuaian harga Pertamax seharusnya dilihat secara proporsional karena tidak menyasar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi penerima manfaat subsidi energi pemerintah.<\/p>\n Menurut aktivis 98 dan pakar maritim Yulian Paonganan, kenaikan harga Pertamax menjadi Rp16.250 per liter berbeda dengan kenaikan BBM subsidi yang berpotensi langsung menekan daya beli masyarakat kecil. Ia menegaskan Pertalite sebagai BBM yang banyak digunakan masyarakat berpenghasilan rendah tetap dipertahankan harganya oleh pemerintah.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Pertamax Naik, Pengendara Rela Antre Isi BBM Pertalite Subsidi<\/a><\/strong><\/p>\n \u201cYang naik itu Pertamax, BBM non-subsidi. Yang dipakai rakyat kecil, Pertalite, tidak naik. Kalau mahasiswa demo karena Pertamax naik, lalu yang sedang dibela sebenarnya siapa?\u201d ujar Ongen, biasa Yulian Paonganan disapa, Jumat (12\/6\/2026).<\/p>\n Dari perspektif ekonomi, Ongen menilai kebijakan pemerintah mempertahankan harga Pertalite, Biosolar, dan LPG subsidi 3 kilogram merupakan langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga energi dunia.<\/p>\n Dengan subsidi tetap diberikan pada komoditas yang banyak dikonsumsi masyarakat bawah, dampak langsung terhadap inflasi dan konsumsi rumah tangga dinilai dapat diminimalkan.<\/p>\n