{"id":54931,"date":"2026-06-09T23:09:48","date_gmt":"2026-06-09T23:09:48","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/09\/kader-muhammadiyah-uji-materi-peradilan-agama-terkait-isbat-dan-metode-hisab-ke-mk\/"},"modified":"2026-06-09T23:09:48","modified_gmt":"2026-06-09T23:09:48","slug":"kader-muhammadiyah-uji-materi-peradilan-agama-terkait-isbat-dan-metode-hisab-ke-mk","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/09\/kader-muhammadiyah-uji-materi-peradilan-agama-terkait-isbat-dan-metode-hisab-ke-mk\/","title":{"rendered":"Kader Muhammadiyah Uji Materi Peradilan Agama Terkait Isbat dan Metode Hisab ke MK"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Kader
Ilustrasi pantauan hilal(Antara Foto)<\/figcaption><\/figure>\n

MAHKAMAH\u00a0Konstitusi (MK<\/a>) menggelar sidang pendahuluan uji\u00a0materiil Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Selasa (9\/6\/2026). Gugatan ini berfokus pada konstitusionalitas mekanisme isbat<\/a> awal dan akhir Ramadhan yang dinilai mendiskriminasi pengguna metode hisab.<\/p>\n

Permohonan perkara ini diajukan oleh tiga kader Muhammadiyah<\/a>, yakni Andri Sumarna, Muhammad Fajri Nur Rizky, dan Rozak Daud. Mereka mempersoalkan Pasal 52A beserta penjelasannya dalam UU Peradilan Agama<\/a> yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<\/p>\n

Persoalan Norma dan Diskriminasi Metode<\/h2>\n

Pasal 52A UU Peradilan Agama menyatakan bahwa pengadilan agama memberikan isbat kesaksian rukyat hilal dalam penentuan awal bulan pada tahun Hijriah. Namun, para pemohon menyoroti bagian penjelasan pasal tersebut yang memberikan kewenangan kepada Menteri Agama untuk menetapkan 1 Ramadhan dan 1 Syawal secara nasional berdasarkan isbat rukyat.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Jadwal Puasa Ramadan 1446 H Pemerintah, NU dan Muhammadiyah<\/a><\/strong><\/p>\n

Menurut para pemohon, konstruksi hukum ini menyebabkan metode rukyat hilal mendapatkan pengakuan resmi negara, sementara metode hisab yang mereka yakini tidak memperoleh kedudukan setara. Hal ini dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlakuan diskriminatif dalam menjalankan ibadah.<\/p>\n

“Perbedaan substansi antara batang tubuh Pasal 52A dan Penjelasan Pasal 52A menimbulkan inkonsistensi norma,” ujar Juanda, kuasa hukum pemohon, di Gedung I Mahkamah Konstitusi, Jakarta.<\/p>\n

Juanda menjelaskan bahwa penjelasan pasal seharusnya hanya berfungsi sebagai tafsir, bukan menambah norma baru atau mempersempit cakupan undang-undang. Dalam kasus ini, penjelasan pasal dianggap mempersempit cakupan tahun Hijriah hanya pada Ramadhan dan Syawal, serta menambah kewenangan Menteri Agama yang tidak termaktub dalam batang tubuh pasal.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0MK Putuskan Sanksi Gugurkan Parpol tak Penuhi Kuota Perempuan, PKB: Jadi Poin Krusial Revisi UU Pemilu<\/a><\/strong><\/p>\n

Poin Keberatan Pemohon:<\/strong><\/p>\n