{"id":52350,"date":"2026-06-04T13:59:52","date_gmt":"2026-06-04T13:59:52","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/04\/terungkap-begini-modus-silmy-karim-dkk-raup-rp145-miliar-dari-pengurusan-kitas\/"},"modified":"2026-06-04T13:59:52","modified_gmt":"2026-06-04T13:59:52","slug":"terungkap-begini-modus-silmy-karim-dkk-raup-rp145-miliar-dari-pengurusan-kitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/04\/terungkap-begini-modus-silmy-karim-dkk-raup-rp145-miliar-dari-pengurusan-kitas\/","title":{"rendered":"Terungkap Begini Modus Silmy Karim dkk Raup Rp145 Miliar dari Pengurusan KITAS"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Terungkap!
Wamen Impias, Silmy Karim, tersangka dugaan kasus pemerasan izin tinggal WNA.(Dok. Antara)<\/figcaption><\/figure>\n

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK<\/a>) menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) periode 2024-2026, Silmy Karim<\/a> (SK), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi berupa pemerasan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Dalam praktik yang berlangsung selama periode 2022-2026 tersebut, KPK mengungkap total uang yang diraup para tersangka mencapai Rp145,5 miliar.<\/p>\n

Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan bahwa uang tersebut diduga berasal dari praktik pemerasan terhadap warga negara asing (WNA<\/a>), biro jasa, maupun sponsor yang tengah mengurus permohonan izin tinggal<\/a>. “<\/p>\n

Sekurang-kurangnya nilai atau nominalnya adalah Rp145,5 miliar,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (4\/6).<\/p>\n

Baca juga :\u00a0KPK Ungkap Keterlibatan Swasta dalam OTT Izin Tinggal WNA di Jakarta Barat<\/a><\/strong><\/p>\n

Berdasarkan penyidikan, aliran dana diterima secara langsung baik tunai maupun transfer, serta melalui mekanisme layering<\/em> atau perantara. Uang hasil pungutan liar tersebut dikumpulkan dan dibagikan secara rutin setiap pekan pada hari Jumat. Silmy Karim sendiri diduga menerima jatah sekitar Rp100 juta per minggu.<\/p>\n

Kasus ini mencuat setelah KPK menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT<\/a>) di lingkungan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Non-TPI Jakarta Barat pada 2-3 Juni 2026. Dalam operasi tersebut, tim penyidik mengamankan 17 orang, yang terdiri dari delapan penyelenggara negara dan sembilan pihak swasta.<\/p>\n

Selain Silmy Karim yang menyerahkan diri pada 3 Juni, KPK juga menetapkan tujuh tersangka lainnya dari unsur pejabat imigrasi<\/a>, yakni:<\/p>\n