![\"DPR](\"https:\/\/disk.mediaindonesia.com\/thumbs\/800x467\/news\/2024\/07\/96a7322bdc5e62b2744c905dd5132935.jpg\")
ANGGOTA Komisi IX DPR RI<\/a> Netty Prasetiyani Aher mendorong agar aturan turunan UU No 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP<\/a>) segera diselesaikan. Menurutnya hal itu penting memperbaiki lemahnya keamanan data<\/a> rakyat yang disimpan di Pusat Data Nasional<\/a> (PDN) yang saat ini diretas ransomware<\/a>.<\/p>\n \u201cSungguh memprihatinkan, lembaga ini (Pusat Data Nasional) dibekali anggaran Rp700 miliar dari APBN, tapi keamanan datanya lemah serta tak memiliki backup yang mumpuni,\u201d kata Netty dalam keterangan medianya, Selasa, (2\/7).\n<\/p>\n Menurutnya, salah satu dampak dari jebolnya PDN ialah data kesehatan masyarakat Indonesia. Data itu, ujar Netty, riskan diperjual-belikan. Sejauh ini belum ada aturan soal itu. <\/p>\n Baca juga :\u00a0DPR Dorong Reformasi BSSN<\/a><\/strong>\n<\/p>\n \u201cKenapa kita tak belajar dari pengalaman? data kesehatan kita begitu mudah untuk dibobol hacker. Sebelumnya pada 2021 diduga data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bocor dan diperjualbelikan di situs gelap, kemudian disusul bocornya data E-HAC dan sekarang data kesehatan di PDN juga diretas,\u201d terang Netty.\n<\/p>\n Selain akan mengganggu pelayanan kesehatan dalam negeri, tegasnya, data kesehatan yang bocor rentan disalahgunakan. Netty mengatakan bocornya data pribadi bisa digunakan untuk mencuri password (kata sandi), digunakan untuk pinjaman online, atau membobol layanan keuangan dan lain-lain sebagainya.\n<\/p>\n “Seorang pasien penyakit menular juga akan terkena isolasi sosial jika penyakitnya terungkap ke publik,\u201d tambah Netty. <\/p>\n