{"id":50816,"date":"2026-06-01T18:53:58","date_gmt":"2026-06-01T18:53:58","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/01\/tanggapi-protes-nelayan-jenebora-kesyahbandaran-harusnya-mereka-koordinasi-dengan-kementerian\/"},"modified":"2026-06-01T18:53:58","modified_gmt":"2026-06-01T18:53:58","slug":"tanggapi-protes-nelayan-jenebora-kesyahbandaran-harusnya-mereka-koordinasi-dengan-kementerian","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/06\/01\/tanggapi-protes-nelayan-jenebora-kesyahbandaran-harusnya-mereka-koordinasi-dengan-kementerian\/","title":{"rendered":"Tanggapi Protes Nelayan Jenebora, Kesyahbandaran Harusnya Mereka Koordinasi dengan Kementerian"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Tanggapi
Nelayan menilai perlindungan terhadap Karang Solet penting dilakukan guna menjaga keberlanjutan sumber daya laut sekaligus mempertahankan ruang hidup masyarakat pesisir.(Dok. Istimewa)<\/figcaption><\/figure>\n

AKSI\u00a0protes yang dilakukan oleh nelayan Jenebora<\/a>, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur, terhadap aktivitas kapal-kapal industri di perairan Karang Solet mendapat perhatian serius dari Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Balikpapan. Pihak otoritas meminta nelayan untuk mengedepankan mekanisme koordinasi sesuai aturan yang berlaku.<\/p>\n

Kepala KSOP Kelas I Balikpapan, Capt. Weku Frederik Karuntu, pada Minggu (31\/5) malam\u00a0menyatakan bahwa persoalan yang dipicu oleh aktivitas kapal industri yang berlabuh di wilayah tangkap nelayan tersebut seharusnya disampaikan terlebih dahulu kepada instansi pembina nelayan.<\/p>\n

\u201cKami minta masyarakat nelayan menempuh mekanisme koordinasi sesuai ketentuan yang berlaku. Seharusnya berkoordinasi dahulu kepada pembina mereka, dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Ditjen PSDKP serta Dinas Perikanan provinsi maupun kabupaten,\u201d ujar Capt. Weku dalam keterangan yang diperoleh, Senin (1\/6\/2026).<\/p>\n

Pentingnya Koordinasi Lintas Sektor<\/h3>\n

Menurut Weku, penyelesaian konflik di wilayah perairan melibatkan banyak pemangku kepentingan, mulai dari KKP, Kementerian Perhubungan, Polairud, TNI Angkatan Laut, hingga pemerintah daerah. Koordinasi lintas sektor dianggap krusial agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak memicu persoalan baru.<\/p>\n

Ia juga memperingatkan bahwa tindakan sepihak di laut berpotensi menimbulkan kesalahpahaman saat dilakukan penertiban oleh aparat berwenang. Namun, Weku mengakui bahwa aksi pemasangan tomba<\/em> (rambu laut tradisional) oleh nelayan pada Jumat (29\/5) telah berhasil menarik atensi publik dan instansi terkait.<\/p>\n

\u201cSaya melihat pembina mereka kurang aktif menanggapi keluhan nelayan. Malah nelayan mengadunya ke Perhubungan atau KSOP, bukan ke instansi pembina teknisnya,\u201d tambahnya.<\/p>\n

Simbol Perlindungan Karang Solet<\/h3>\n

Ketua Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Masyarakat Jenebora, Ramadhan, menjelaskan bahwa pemasangan tomba<\/em> di kawasan Karang Solet merupakan simbol perlindungan terhadap lokasi penangkapan komoditas ekspor seperti udang karang. Nelayan merasa ruang hidup mereka terancam oleh keberadaan kapal-kapal industri yang berlabuh di area tersebut.<\/p>\n

Catatan Konflik Perairan Jenebora:<\/strong><\/p>\n