![\"Bayar](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/06\/01\/1780326629_7353de8754a128b0798a.png\")
SEJUMLAH pemerintah daerah di Indonesia kembali menghadirkan program\u00a0pemutihan pajak kendaraan<\/a> bermotor\u00a0mulai Juni 2026. Kebijakan ini memberikan berbagai bentuk keringanan kepada masyarakat, mulai dari penghapusan denda keterlambatan hingga potongan pokok pajak kendaraan.<\/p>\n Program pemutihan pajak<\/a>\u00a0kendaraan\u00a0menjadi kesempatan bagi pemilik kendaraan yang memiliki tunggakan untuk menyelesaikan kewajibannya dengan biaya yang lebih ringan. Setiap daerah menerapkan kebijakan berbeda sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayah masing-masing. 1. DKI Jakarta Baca juga :\u00a0DKI Berlakukan Pemutihan Denda Pajak Hingga 31 Agustus<\/a><\/strong><\/p>\n Kebijakan ini diterbitkan dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0018 Tahun 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta.<\/p>\n Periode Program: Program ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan keringanan kepada masyarakat yang masih memiliki tunggakan. Periode Program: Berlaku hingga Desember 2026.<\/p>\n Baca juga :\u00a0Lebih dari 1 Juta Kendaraan di Jakarta belum Bayar Pajak, Potensi Pendapatan Daerah Mengendap Rp1 Triliun<\/a><\/strong><\/p>\n Bentuk Keringanan: 3. Kalimantan Tengah\u00a0 Masyarakat tetap diwajibkan membayar pokok pajak kendaraan, denda berjalan SWDKLLJ, serta biaya administrasi negara seperti penerbitan STNK, pelat nomor, dan BPKB. Melalui program ini, wajib pajak hanya perlu membayar pajak kendaraan untuk tahun berjalan tanpa harus melunasi tunggakan lama beserta dendanya. Periode Program: Selain potongan pokok pajak, wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak juga memperoleh insentif tambahan. Bentuk Keringanan: Manfaat Program Pemutihan Pajak Kendaraan<\/p>\n Program pemutihan pajak kendaraan menjadi solusi bagi masyarakat yang ingin menyelesaikan kewajiban perpajakan dengan biaya lebih ringan. Selain menghapus denda dan memberikan diskon, kebijakan ini juga bertujuan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung peningkatan pendapatan daerah.<\/p>\n Bagi pemilik kendaraan yang berada di wilayah DKI Jakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Tengah, Bengkulu, maupun Bali, program ini dapat dimanfaatkan sebelum masa berlakunya berakhir. (MGN\/P-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\nBerikut daftar provinsi yang masih memberlakukan program pemutihan\u00a0pajak\u00a0kendaraan pada Juni 2026.<\/p>\n
\nPemerintah Provinsi DKI Jakarta resmi menghapus sanksi administratif berupa bunga keterlambatan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).<\/p>\n
\n1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
\nBentuk Keringanan:
\n* Penghapusan bunga keterlambatan PKB.
\n* Penghapusan bunga keterlambatan BBNKB.
\n\u00a0\u00a0
\n2. Jawa Tengah
\nPemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program pemutihan pajak kendaraan dengan masa berlaku yang cukup panjang hingga akhir tahun 2026.<\/p>\n
\n* Pengurangan pokok PKB sebesar 5 persen.
\n* Penyesuaian sanksi administratif mengikuti pengurangan pokok pajak.
\n* Pengurangan tunggakan pokok pajak dan sanksi administrasi untuk masa pajak mulai 5 Januari 2025.
\n* Keringanan diberikan secara otomatis saat pembayaran pajak kendaraan.<\/p>\n
\nPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memberikan berbagai insentif bagi wajib pajak kendaraan bermotor, termasuk pembebasan denda dan diskon pembayaran pajak.<\/p>\n
\nPeriode Program:
\n17 Mei 2026 hingga 22 Juli 2026.
\nBentuk Keringanan:
\n* Bebas denda PKB.
\n* Bebas denda SWDKLLJ tahun-tahun sebelumnya.
\n* Diskon pokok PKB:
\n\u00a0 \u00a0 * 6 persen untuk pembayaran sebelum jatuh tempo hingga 90 hari.
\n\u00a0 \u00a0 * 4 persen untuk pembayaran sebelum jatuh tempo hingga 60 hari.
\n\u00a0 \u00a0 * 2 persen untuk pembayaran sebelum jatuh tempo hingga 30 hari.
\n\u00a0
\n4. Bengkulu
\nPemerintah Provinsi Bengkulu memberikan program pemutihan yang cukup menarik bagi masyarakat yang memiliki tunggakan pajak kendaraan selama bertahun-tahun.<\/p>\n
\n1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026.
\nBentuk Keringanan:
\n* Penghapusan seluruh denda pajak<\/a> kendaraan.
\n* Pembebasan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya.
\n* Wajib pajak cukup membayar pajak kendaraan tahun berjalan.
\n\u00a0
\n5. Bali
\nPemerintah Provinsi Bali juga memberikan insentif pajak kendaraan bermotor berdasarkan kapasitas mesin kendaraan. Kebijakan tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 53 Tahun 2025.<\/p>\n
\nKendaraan dengan kapasitas mesin hingga 200 cc
\n* Potongan pokok PKB sebesar 8 persen.
\n* Tambahan insentif 10 persen bagi wajib pajak yang tidak memiliki tunggakan.
\nKendaraan dengan kapasitas mesin di atas 200 cc
\n* Potongan pokok PKB sebesar 9 persen.
\n* Tambahan insentif 5 persen bagi wajib pajak yang taat pajak.<\/p>\n