{"id":48190,"date":"2026-05-27T02:38:59","date_gmt":"2026-05-27T02:38:59","guid":{"rendered":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/05\/27\/ribuan-penginapan-di-airbnb-hingga-agoda-terancam-dihapus-mulai-agustus-2026-ini-alasannya\/"},"modified":"2026-05-27T02:38:59","modified_gmt":"2026-05-27T02:38:59","slug":"ribuan-penginapan-di-airbnb-hingga-agoda-terancam-dihapus-mulai-agustus-2026-ini-alasannya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/2026\/05\/27\/ribuan-penginapan-di-airbnb-hingga-agoda-terancam-dihapus-mulai-agustus-2026-ini-alasannya\/","title":{"rendered":"Ribuan Penginapan di Airbnb hingga Agoda Terancam Dihapus Mulai Agustus 2026, Ini Alasannya"},"content":{"rendered":"


\n<\/p>\n

\n
\n \"Ribuan
Ilustrasi(Dok Magnific)<\/figcaption><\/figure>\n

KEMENTERIAN Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia mengambil langkah tegas terkait penataan industri akomodasi pariwisata. Sebanyak 1.600 pelaku usaha penginapan yang tidak memiliki izin resmi terancam dihapus (delist<\/em>) dari berbagai platform Online<\/em> Travel<\/em> Agent<\/em> (OTA) seperti Airbnb, Agoda<\/a>, dan platform sejenis mulai 1 Agustus 2026.<\/p>\n

Langkah ini diambil pemerintah sebagai upaya menciptakan tata kelola pariwisata yang lebih tertata, aman, dan berkelanjutan. Kebijakan ini menyasar seluruh jenis akomodasi jangka pendek, termasuk vila, guesthouse<\/em>, hingga homestay<\/em>\u00a0yang selama ini beroperasi tanpa legalitas yang sah.<\/p>\n

Batas Waktu Terakhir Bagi Pemilik Penginapan<\/h2>\n

Pemerintah memberikan tenggat waktu selama dua bulan bagi para pemilik properti untuk segera mengurus izin usaha mereka melalui sistem Online<\/em> Single<\/em> Submission<\/em>\u00a0(OSS). Jika hingga 1 Agustus 2026 pelaku usaha masih belum dapat menunjukkan bukti perizinan yang valid, platform OTA akan diwajibkan untuk menghapus daftar penginapan tersebut dari sistem mereka.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Kota Bandung Tembus Tiga Besar Destinasi Wisata Asia Versi Agoda<\/a><\/strong><\/p>\n

“Apabila tidak bisa memproses izin barunya dalam dua bulan ini, ya terpaksa mereka di-delist<\/em>\u00a0mulai 1 Agustus 2026,” tegas pihak Kementerian Pariwisata dalam keterangannya, Selasa (26\/5).<\/p>\n

Mengapa Perizinan Ini Wajib?<\/h2>\n

Penertiban ini bukan bertujuan membatasi bisnis, melainkan untuk memastikan kepatuhan standar industri. Beberapa poin penting di balik kebijakan ini meliputi:<\/p>\n

Kepastian Hukum dan\u00a0Keamanan<\/h3>\n

Melindungi wisatawan dengan memastikan penginapan memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.<\/p>\n

Baca juga :\u00a0Agoda Ungkap Tren Perjalanan 2025<\/a><\/strong><\/p>\n

Kepatuhan Pajak<\/h3>\n

Memastikan seluruh pelaku usaha berkontribusi pada pendapatan negara dan daerah melalui pajak hotel\/penginapan yang sah.<\/p>\n

Persaingan Sehat<\/h3>\n

Menciptakan iklim usaha yang adil antara hotel konvensional dan penyedia akomodasi berbasis digital.<\/p>\n

Langkah yang Harus Dilakukan Pemilik Properti<\/h2>\n

Bagi para pemilik penginapan yang belum memiliki izin, pemerintah menyarankan untuk segera melakukan langkah berikut:<\/p>\n

1. Registrasi melalui OSS<\/h3>\n

Melakukan pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sesuai untuk usaha akomodasi pariwisata.<\/p>\n

2. Verifikasi Dokumen\u00a0<\/h3>\n

Memastikan data properti telah terintegrasi dengan sistem pemerintah.<\/p>\n

3. Koordinasi dengan Platform:<\/h3>\n

Segera memperbarui status legalitas pada akun mitra di Airbnb, Agoda, atau Traveloka\u00a0agar daftar properti tidak terkena penghapusan otomatis oleh sistem API yang terhubung dengan basis data pemerintah.<\/p>\n

Hingga saat ini, pemerintah mencatat sudah ada tren positif berupa kenaikan pendaftaran NIB sebesar 46,5%, dengan pertumbuhan signifikan pada kategori usaha vila. Pemerintah berharap langkah ini akan menjadi standar baru bagi pariwisata Indonesia yang lebih profesional dan kredibel di mata wisatawan domestik maupun mancanegara. (E-4)<\/p>\n<\/p><\/div>\n


\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Ilustrasi(Dok Magnific) KEMENTERIAN Pariwisata (Kemenpar) Republik Indonesia mengambil langkah tegas terkait penataan industri akomodasi pariwisata. Sebanyak 1.600 pelaku usaha penginapan yang tidak memiliki izin resmi terancam dihapus (delist) dari berbagai platform Online Travel Agent (OTA) seperti Airbnb, Agoda, dan platform sejenis mulai 1 Agustus 2026. Langkah ini diambil pemerintah sebagai upaya menciptakan tata kelola pariwisata […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":48191,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-48190","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48190","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=48190"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/48190\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/48191"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=48190"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=48190"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=48190"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}