\n<\/p>\n
Jakarta, FaktaBerita <\/strong>\u2013 Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah mulai memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence<\/em> (AI) untuk memperkuat pengawasan ekspor dan menekan praktik manipulasi perdagangan komoditas sumber daya alam (SDA).<\/p>\n Langkah tersebut dilakukan bersamaan dengan rencana pembentukan badan khusus ekspor komoditas strategis guna memperbaiki tata kelola perdagangan luar negeri dan meningkatkan penerimaan negara.<\/p>\n Purbaya mengungkapkan selama ini pemerintah menemukan indikasi praktik under invoicing <\/em>dan transfer pricing<\/em> dalam ekspor sejumlah komoditas, termasuk crude palm oil (CPO) dan batu bara.<\/p>\n Menurut dia, sejumlah eksportir diduga menurunkan nilai transaksi ekspor saat pengiriman dari Indonesia ke negara perantara seperti Singapura sebelum kembali dijual ke pasar internasional dengan harga lebih tinggi.<\/p>\n Akibat praktik tersebut, penerimaan negara dari pajak ekspor dan devisa hasil ekspor menjadi lebih rendah dari potensi sebenarnya.<\/p>\n Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah memperkuat sistem pengawasan berbasis teknologi melalui integrasi data kepabeanan dan pemanfaatan AI pada sistem Lembaga National Single Window (LNSW).<\/p>\n \u201cSaya panggil LNSW dan saya suruh mereka pakai teknologi termodern dari AI untuk menganalisis semuanya. Jadi sekarang pengusaha-pengusaha itu tidak bisa berbohong lagi,\u201d ujar Purbaya dalam diskusi publik yang dikutip, Jumat (22\/5\/2026).<\/p>\n Ia menjelaskan teknologi tersebut memungkinkan pemerintah membandingkan data ekspor Indonesia dengan data impor negara tujuan secara lebih akurat dan cepat.<\/p>\n Dengan sistem tersebut, pemerintah dapat mendeteksi perbedaan harga maupun volume ekspor komoditas Indonesia di pasar global, termasuk transaksi batu bara dan CPO di negara tujuan seperti India dan Amerika Serikat.<\/p>\n Purbaya mengatakan penguatan pengawasan digital menjadi bagian dari strategi pemerintah membangun sistem perdagangan yang lebih transparan dan akuntabel.<\/p>\n Selain melalui teknologi AI, pemerintah juga menyiapkan pengawasan satu pintu melalui pembentukan lembaga ekspor khusus agar seluruh transaksi ekspor komoditas strategis dapat dipantau secara terintegrasi.<\/p>\n \u201cKalau sudah satu pintu, pengawasannya lebih gampang. Jadi kalau ada penyimpangan bisa langsung terdeteksi,\u201d katanya.<\/p>\n Menurut Purbaya, langkah tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga memastikan devisa hasil ekspor dapat memberikan dampak lebih besar bagi perekonomian nasional.<\/p>\n Ia menilai optimalisasi penerimaan dari sektor ekspor akan memperkuat pembiayaan program pembangunan pemerintah, termasuk pendidikan dan pembangunan daerah.<\/p>\n \u201cYang paling penting devisa dan keuntungan dari ekspor bisa kembali untuk membangun ekonomi Indonesia,\u201d ujar Purbaya.<\/p>\n<\/p><\/div>\n