Walhi: Pengalihan Izin Hutan ke Danantara Berpotensi Perparah Kerusakan Lingkungan<\/a><\/strong><\/p>\nIa menjelaskan, dampak bencana ekologis pada November lalu dirasakan di sejumlah daerah mulai dari Tarutung, Sipirok, Batang Toru hingga kawasan muara sungai. Aliran Sungai Batang Toru beserta anak-anak sungainya disebut mengalami kerusakan parah akibat derasnya aliran air dari kawasan hulu yang telah terdegradasi.<\/p>\n
“Nah kita tahu wilayah DAS Batang Toru itu dampaknya paling signifikan pada bencana ekologis November lalu. Sepanjang sungai Batang Toru itu hancur,” ujarnya.<\/p>\n
Di DAS Sibundong, dampak banjir juga dirasakan masyarakat di wilayah Sorkam, Tapanuli Tengah. WALHI menerima banyak laporan warga kehilangan rumah hingga mengalami kesulitan pangan selama satu hingga dua minggu pascabencana.<\/p>\n
Selain menyebabkan kerusakan permukiman dan wilayah kelola masyarakat, WALHI menilai bencana ekologis tersebut turut menghancurkan habitat satwa liar di bentang alam Batang Toru yang menjadi rumah bagi orangutan Tapanuli dan harimau Sumatra. “Koridor satwa ikut hancur karena hutan terkena gerusan runoff air dari kawasan hulu yang tidak lagi terkendali,” ucapnya.<\/p>\n
WALHI menilai gugatan yang diajukan Menteri Lingkungan Hidup belum cukup untuk memulihkan keseluruhan ekosistem yang rusak. Karena itu, melalui gugatan intervensi, WALHI meminta PT TPL diwajibkan melakukan pemulihan menyeluruh, tidak hanya berupa restorasi hutan, tetapi juga pemulihan habitat satwa dan koridor ekologis.<\/p>\n
Tak hanya soal lingkungan, WALHI juga menyoroti dampak sosial dan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat hingga kini. Eksekutif Nasional WALHI, Puspa Dewi mengatakan bahwa enam bulan pascabencana masih banyak warga yang hidup di pengungsian dan belum mendapatkan pemulihan yang layak.<\/p>\n
“Enam bulan setelah bencana ekologis terjadi, kondisinya masih belum pulih. Banyak dampak yang sampai hari ini belum tertangani,” kata Puspa.<\/p>\n
Berdasarkan data BNPB per 22 Mei, lebih dari 100 ribu jiwa masih berada di pengungsian. Dari jumlah tersebut, sekitar 56 ribu pengungsi merupakan laki-laki, sedangkan lebih dari 61 ribu lainnya perempuan.<\/p>\n
Menurut Puspa, dampak bencana tidak berhenti pada kerusakan lingkungan, tetapi juga menghancurkan wilayah kelola rakyat seperti lahan pertanian dan kebun yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.<\/p>\n
Ia menyoroti banyak kelompok perempuan di Sumatra Utara kehilangan lahan kelola yang selama ini menjadi penopang ekonomi keluarga. “Banyak wilayah kelola rakyat yang hancur dan sampai hari ini belum bisa dimanfaatkan kembali. Itu berdampak langsung terhadap keberlangsungan hidup masyarakat, terutama perempuan,” ujarnya.<\/p>\n
Puspa mengatakan kelompok perempuan menjadi salah satu pihak paling rentan dalam situasi bencana. Selain menghadapi tekanan psikologis, mereka juga harus memastikan kebutuhan pangan dan keselamatan keluarga tetap terpenuhi di tengah keterbatasan bantuan.<\/p>\n
Di sisi lain, bantuan pemerintah bagi penyintas dinilai belum memadai. Warga di hunian sementara disebut hanya menerima bantuan hidup sekitar Rp15 ribu per hari serta uang tunggu hunian sekitar Rp600 ribu per bulan. “Tentu itu tidak mencukupi dengan kondisi sekarang, apalagi pemulihan lingkungan juga belum terjadi,” ucapnya.<\/p>\n
WALHI juga mengkritik lambatnya penanganan pemerintah yang menyebabkan banjir kembali berulang setiap kali hujan turun setelah peristiwa November lalu.<\/p>\n
Menurut Puspa, negara akan terus mengalami kerugian besar apabila penegakan hukum terhadap korporasi penyebab kerusakan lingkungan tidak dilakukan secara serius.<\/p>\n
Ia mengingatkan, kerugian akibat bencana ekologis tidak hanya berupa kerusakan infrastruktur, tetapi juga kerugian sosial, ekonomi, dan psikologis yang dialami masyarakat. “Kalau penegakan hukum terhadap korporasi yang menyebabkan bencana ekologis tidak dilakukan secara serius, negara akan terus mengalami kerugian,” jelasnya.<\/p>\n
WALHI juga mendesak pemerintah mengevaluasi izin-izin sektor kehutanan dan pertambangan yang dinilai mengabaikan prinsip kehati-hatian.<\/p>\n
Menurut Puspa, bencana ekologis yang terjadi merupakan akumulasi dari berbagai izin eksploitasi sumber daya alam yang diberikan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. “Bencana ekologis ini adalah akumulasi dari izin-izin yang diberikan tanpa mengedepankan prinsip kehati-hatian,” tuturnya.<\/p>\n
Melalui gugatan tersebut, WALHI berharap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan dapat mewajibkan PT TPL bertanggung jawab penuh atas kerusakan lingkungan dan melakukan pemulihan ekosistem secara menyeluruh.<\/p>\n
Selain memulihkan kawasan hutan, WALHI juga menuntut pemulihan wilayah kelola masyarakat dan perlindungan habitat satwa liar agar bencana serupa tidak terus berulang di masa mendatang. (Fik\/P-3)<\/p>\n<\/p><\/div>\n
\n
Source link <\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"ilustrasi kerusakan ekologis(MI) WAHANA Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai kerusakan lingkungan akibat aktivitas korporasi, khususnya PT Toba Pulp Lestari (TPL), menjadi salah satu faktor utama yang memperparah bencana banjir bandang di kawasan Tapanuli pada November lalu. Melalui gugatan intervensi di Pengadilan Negeri Medan, WALHI menuntut PT TPL bertanggung jawab atas kerusakan kawasan hulu Daerah Aliran […]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":45772,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[5],"tags":[],"class_list":["post-45771","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45771","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=45771"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/45771\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/45772"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=45771"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=45771"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/faktaberita.info\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=45771"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}
![\"Walhi:](\"https:\/\/asset.mediaindonesia.com\/news\/2026\/05\/22\/1779439777_640a94e3cf8c1ef9e0e0.png\")